Home News Pakar Sebut Buktikan Pelanggaran TSM Tantangan Sangat Berat Tim 02
News

Pakar Sebut Buktikan Pelanggaran TSM Tantangan Sangat Berat Tim 02

Share
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman didampingi sejumlah Hakim Konstitusi memimpin sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019) | (Liputan6.com/Johan Tallo)
Share

JAKARTA (popularitas.com)  – Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga memiliki tantangan dalam membuktikan pelanggaran yang didalilkan, yakni Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menyatakan, tim hukum 02 (pemohon) harus bisa meyakinkan hakim konstitusi bahwa pelanggaran TSM tersebut mampu membalikkan perolehan suara hasil pemilu presiden.

“Tim hukum Prabowo-Sandiaga harus membuktikan bahwa TSM itu benar adanya dan mampu membalikkan perolehan suara hasil pemilu presiden. Ini susah atau berat banget karena tim 02 membutuhkan sekitar 8,5 juta suara kalau ingin menang,” ujar Bivitri kepada Kompas.com, Sabtu 15 Juni 2019.

TSM, lanjut Bivitri, merupakan tolok ukur yang harus dibuktikan oleh tim Prabowo-Sandiaga agar bisa menang sengketa pilpres di MK. Dimulai dari terstruktur, misalnya, tim 02 perlu memiliki bukti adanya menteri yang memerintahkan bawahannya untuk memiliki paslon Jokowi-Ma’ruf.

Sementara pada aspek sistematisnya, seperti diungkapkan Bivitri, Bambang Widjojanto dan kawan-kawan juga ditantang bahwa terdapat perintah dari menteri yang telah didesain dari awal guna memilih paslon Jokowi-Ma’ruf.

“Untuk masifnya, tim 02 tidak bisa hanya membuktikan bahwa 100-200 orang saja yang diperintah memilih Jokowi-Ma’ruf, tapi harus lebih banyak dan signifikan untuk membalikkan suara hasil pilpres 2019,” paparnya kemudian.

Dalam sidang permohonan sengketa atau gugatan pilpres yang dibacakan tim hukum Prabowo-Sandiaga dalam sidang pendahuluan sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (15/6/2019), tim 02 memiliki argumentasi kuantitatif dan kualitatif yang disampaikan ke hakim Mahkamah Konstitusi.

Dugaan adanya pelanggaran TSM tersebut terdapat pada argumentasi kualitatif. Terdapat lima poin dalam argumentasi tersebut, yakni diduga ada penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program kerja pemerintah, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan aparatur negara, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum. (RED)

Sumber: Kompas.com

Share
Tulisan Terkait
HeadlineNewsSepakbola

Torres Antar Spanyol Juara Dunia 2026

POPULARITAS.COM – Kesabaran, disiplin, dan kecerdasan taktik akhirnya membawa Spanyol kembali ke...

InternasionalNews

AS Cabut Larangan TikTok di Perangkat Pemerintah setelah Restrukturisasi

POPULARITAS.COM – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menyatakan, aturan yang mewajibkan penghapusan...

EkonomiNews

Bertemu Menlu Wang Yi, Menko Airlangga Dorong Kemitraan Strategis hingga Investasi Hijau

POPULARITAS.COM – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menggelar pertemuan...

InsfrastrukturNews

Pemerintah Aceh Percepat Kegiatan Tambahan TKD Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi

POPULARITAS.COM – Pemerintah Aceh terus mempercepat pelaksanaan kegiatan Tambahan Transfer ke Daerah...

Exit mobile version