Pasien rujukan ke Jakarta tak dapat biaya pendampingan, Ketua DPR Aceh : Kita akan bahas persoalan ini  

POPULARITAS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan segera membahas persoalan pembiayaan rujukan pasien, biaya pendamping, dan pemulangan jenazah bersama Pemerintah Aceh. Pembahasan dilakukan menyusul informasi bahwa pembiayaan layanan tersebut belum tertampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRA, Zulfadhli, mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai surat Dinas Kesehatan Aceh yang menyebutkan pembiayaan rujukan pasien, biaya pendamping, dan pemulangan jenazah saat ini belum tertampung dalam DPA Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh terganggu. Persoalan administrasi dan penganggaran tidak boleh menghambat hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan,” kata Zulfadhli, Jumat (17/7/2026.

Ia mengatakan, DPRA akan segera memanggil Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Sekretaris Daerah Aceh, serta pihak terkait lainnya untuk memperoleh penjelasan secara menyeluruh mengenai penyebab kondisi tersebut sekaligus membahas langkah penyelesaiannya.

“DPRA meminta Pemerintah Aceh segera menyiapkan solusi pendanaan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan agar pelayanan rujukan pasien dan pemulangan jenazah tetap berjalan,” ujarnya.

Zulfadhli menegaskan DPRA berkomitmen mengawal persoalan tersebut hingga masyarakat kembali memperoleh kepastian pelayanan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, yang menjadi perhatian utama saat ini bukan mencari pihak yang salah, melainkan memastikan tidak ada pasien yang gagal dirujuk dan tidak ada keluarga yang terbebani akibat tidak tersedianya pembiayaan.

“DPRA tidak ingin mencari siapa yang salah. Yang terpenting saat ini adalah memastikan tidak ada pasien yang gagal dirujuk dan tidak ada keluarga yang terbebani karena ketiadaan pembiayaan,” kata Zulfadhli.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini secara cepat, profesional, dan mengutamakan kepentingan layanan.