Pemerintah Aceh Raih WTP yang Kelima

PopularitasSelasa, 30 Juni 2020647

Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, M. T menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019 dengan Opini Wajar Tanpa Pengucualian (WTP) oleh Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh Republik Indonesia, pada rapat paripurna DPR Aceh di Gedung Utama DPR Aceh, Selasa, 30/06/2020.

BANDA ACEH (popularitas.com) : Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2019 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Arif Agus, menyerahkan langsung WTP itu kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sidang paripurna di gedung DPR Aceh.

Opini WTP yang diberikan BPK RI untuk tahun anggaran 2019 tersebut, merupakan yang kelima kalinya, Pemerintah Aceh berhasil mempertahakan kinerja laporan keuangannya, sehingga mendapatkan penghargaan dari lembaga pemeriksa keuangan tersebut.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, berterimakasih kepada BPK-RI yang telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019 di tengah pandemi covid-19.

“Alhamdulillah, Pemerintah Aceh dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019, yang merupakan tahun ke lima opini WTP sejak tahun 2015,” kata Nova dalam Paripurna terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2019 dan Atas Kinerja Pembangunan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus di Gedung DPRA, Selasa 30/06.

Nova mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagai salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat kemajuan Rencana, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Aceh.

Dalam laporan hasil pemeriksaaan tersebut, Anggota V BPK RI, Bahrullah Akbar, memberikan beberapa koreksi secara virtual. Di antaranya koreksi BPK adalah terkait kelemahan dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan tata kelola aset serta penyajian laporan. Koreksi itu akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh demi peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh.

Menjawab hal tersebut, Nova mengatakan, pihaknya menyadari bahwa masih banyak kelemahan baik dari aspek penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, tata kelola aset, serta penyajian laporan keuangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh.

“Selanjutnya kami akan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan tersebut guna meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangaan yang lebih baik kedepannya,” kata Nova. (r/sky)