POPULARITAS.COM – Pemerintah Aceh tengah mengkaji kemungkinan penetapan kembali status darurat bencana menyusul banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, mengatakan penetapan status darurat bencana tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pemerintah Aceh perlu memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat daerah masih menjalani tahapan pemulihan dari bencana sebelumnya.
“Kita sedang kaji (penetapan status darurat) tidak sembarangan daerah bisa ditetapkan, karena daerah kita memang dalam status rehab rekon,” kata Taufik.
Pernyataan tersebut disampaikan Taufik kepada wartawan seusai acara penyerahan bungong jaroe dan temu ramah dengan keluarga pahlawan nasional, pembela kemerdekaan Republik Indonesia, serta Pahlawan Perdamaian Bosnia Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligo Gubernur Aceh, Selasa (10/11/2026).
Ia menargetkan kajian tersebut dapat diselesaikan dalam dua hari ke depan. Hasil kajian nantinya menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh untuk menentukan langkah selanjutnya dalam merespons banjir yang kembali terjadi di sejumlah kabupaten dan kota.
“Jadi dia ada aturannya dalam fase rehab rekon, ada kajian yang sedang kami buat, dalam dua hari ini insya Allah kami dapatkan kajian itu,” ujarnya.
Ia menyebut kedua status tersebut tidak dapat diberlakukan secara bersamaan karena memiliki ketentuan masing-masing.
“Karena status itu enggak bisa double istilahnya, secara aturan begitu. Kita memang akomodir, akan kita tindak lanjuti apa yang disampaikan pak Mendagri,” ungkapnya.
Meski masih melakukan kajian, Pemerintah Aceh berharap segera memperoleh kejelasan mengenai status kebencanaan. Kepastian tersebut dinilai penting agar penanganan banjir di wilayah terdampak dapat berjalan lebih cepat. “Kita berharap juga bisa karena dengan adanya kejelasan tentang status (darurat bencana) penanganan akan lebih cepat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah daerah diperbolehkan kembali menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana susulan dengan dampak yang cukup luas. “Sepanjang itu dampaknya luas, boleh terapkan tanggap darurat lagi,” ujar Tito dalam keterangan pers seusai rapat terbatas terkait antisipasi bencana alam di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Tito menyebut telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah daerah di tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sebelumnya, Tito juga meminta pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut tidak ragu menetapkan kembali status tanggap darurat apabila banjir dan longsor susulan terjadi. Permintaan itu disampaikan karena sejumlah daerah masih menjalani proses pemulihan setelah bencana hidrometeorologi pada 2025, tetapi kembali dilanda bencana pada 2026.
“Saya akan terbitkan surat untuk daerah tiga provinsi di Sumatera yang alami bencana susulan bisa tetapkan status tanggap darurat. Pemda bisa gunakan belanja tak terduga dengan cepat, dan begitu juga kementerian terkait,” kata Tito saat meninjau lokasi bencana banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Selasa (3/11/2026).
Leave a comment