LHOKSEUMAWE (popularitas.com) – Komisi C dan D Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kota Depok selama lima hari, mulai tanggal 18 sampai 23 Februari 2019 lalu, hasilnya, rombongan yang dipimpin H Janilai Usman, SH.MH mendapatkan pelajaran berharga tentang peningkatan layanan publik di kota yang 200,29 Km2 tersebut.
Pemerintah Kota Lhokseumawe dinilai harus meniru program pro rakyat yang telah berhasil dijalankan Pemerintah Kota Depok. Diantaranya Program Kota Kesehatan, Sekolah Pra Nikah dan membentuk lembaga pengelola Corporate Social Rensponsibility (CSR). DPRK menilai Pemko Lhokseumawe selama ini belum maksimal menciptakan program yang berbasis layanan publik.
Berdasarkan laporan Kunker yang diikuti 11 anggota masing-masing M Daud A, Wakil Ketua Komisi C, Irwan Yusuf Sekretaris Komisi C, H. Abdul Manan Jalil, Tgk Syuib, Tarmizi A Wahab, Yusrizal, ST, M Hasbi S.Sos. MSM, Alfia, Zainuddin Umar, H Jailani Usman, SH. MH dan Nurul Akbari telah melakukan pertemuan dengan DPRD kota Depok, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.
Program “Smart Healthy City”
Dalam pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kota Depok, rombongan mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan “Smart Healthy City” yaitu program peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat berbasis teknologi Infomasi (IT).
Layanan tersebut menerapkan pola aplikasi sistem pendaftaran online kepada pasien dan telah terintegrasi hingga ke sistem informasi Puskesmas (Simpus). Sistem ini memudahkan masyarakat untuk mendaftar saat akan berobat tanpa harus antri dan tidak perlu mendaftar secara manual. Cukup mengakses http:/pendaftaran.dinkes.depok.go.id.
Pola pendaftarannya juga sangat mudah, masyarakat cukup membuka aplikasi, mengisi nomor KTP, Kartu Pasien dan nomor kartu BPJS kesehatan.
Untuk menunjang program kesehatan itu, Pemko Depok juga melakukan upaya lain, seperti penyusunan sistem kesehatan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, membuat database berbasis IT, Penambahan mitra RS yang menerima layanan BPJS serta penambahan rumah sakit.
“Selama ini kita masih menerapkan pola pendaftaran manual. Jadi sistem berbasis IT ini perlu diterapkan di Kota Lhokseumawe. Sangat memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan, tak perlu antri seperti yang terjadi saat ini,” kata H Jailani Usman.
Kemudian, Katanya Wali Kota Lhokseumawe melalui Dinas Kesehatan harus mendorong rumah sakit-rumah sakit atau tempat layanan kesehatan masyarakat lainnya yang belum menerima layanan BPJS kesehatan agar segera menjadi mitra. Harapannya, semakin banyak rumah sakit yang terakses BPJS, layanan kesehatan kepada masyarakat semakin lebih baik.
Sekolah Pra Nikah
Pemerintah Kota Depok juga menggulirkan program Kota Ketahanan Keluarga. Program ini salah satu program prioritas yang menyasar peningkatan kapasitas keluarga sebagai elemen terkecil dalam masyarakat, dengan menitik beratkan pada pembentukan dan pembinaan keluarga, peningkatan perlindungan sosial keluarga, peningkatan kapasitas ekonomi keluarga serta pembentukan kota layak anak.
Kelebihan lainnya, program ini juga menyasar generasi muda pra nikah, yaitu membentuk sekolah Pra Nikah. Tujuannya memberikan pemahaman konsep pernikahan dan keluarga secara utuh kepada generasi muda yang akan masuk gerbang pernikahan. Harapannya pernikahan menjadi langgeng tanpa perceraian yang selama ini menjadi trend.
Menurut H Jailani Usman, yang juga Sekretaris Komisi D DPRK Lhokseumawe, pelaksanaan Sekolah Pra Nikah tidak semata pendidikan teoritis tapi ada pendampingan secara berkala dan membuat konsep keluarga yang terencana, terutama dalam hal ekonomi keluarga.
“Program ini dilaksanakan oleh Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok melibatkan unsur Karang Taruna, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Gerenrasi Berencana (Genre) Depok. Saya menilai program ini sangat tepaty diterapkan di Lhokseumawe sebagai upaya meningkatkan keluarga baru yang sejahtera, sekaligus meminimalisir a konflik dalam keluarga yang kerap berujung perceraian,” jelas H Jailani.
Lembaga Pengelola CSR
Rombongan yang melakukan pertemuan dengan DPRD Kota Depok juga mendapat penjelasan tentang pengelolaan dana Corporate Social Rensponsibilty (CSR) yang sudah dikelola oleh lembaga khusus bentukan pemerintah setempat yaitu Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (LPTJSL). Lembaga tersebut bertanggung jawab terhadap pedoman penggunaan dana tanggungjawab sosial perusahaan-perusahaan yang ada di kota Depok.
Menurut Jailani, Lhokseumawe harus memiliki lembaga serupa, dengan harapan bisa mengefektifkan penyaluran CSR untuk berbagai bidang, seperti olehraga, seni budaya dan hal-hal lain dianggap penting dan mendesak.
Pemanfaatan CSR secara baik, akan membantu beban pemerintah daerah yang menjalankan program pembangunan bersumber dari dana daerah.
“Dana bidang olahraga masih minim, kami berharap dengan adanya lembaga pengelola CSR khusus penyaluran CSR bisa diefektifkan meningkatkan kapasitas atlit olahraga yang ada di Lhokseumawe. Dengan membangun sarana penunjang olaraga dan hal-hal lain yang dianggap perlu,” katanya.
Selain itu, Kota Depok juga telah meluncurkan program kota bebas sampah (Zero waste City) yaitu program peningkatan pembangunan infrastruktur berbasis inovasi untuk mengurangi volume sampah, edukasi dan memanfaatkan Bank Sampah yang ada di semua RW di kota Depok. Tujuannya menciptakan Kota Depok Bebas sampah.(ADV)