POPULARITAS.COM – Pengacara UUPA, Kamaruddin, memberikan usul kepada pemerintah Aceh dan juga lembaga legislatif di provinsi ujung sumatera itu, untuk menempuh langkah konstitusional guna memastikan pelaksanaan Pilkada Aceh.
Hal tersebut, disampaikannya menanggapai ramainya polemik yang berkembang, dan bahkan telah memantik perdebatan antara sejumlah elemen di Aceh dengan pihak Kementrian Dalam Negeri.
Elemen di Aceh menilai, pelaksanaan Pilkada di Aceh harus dilaksanakan pada 2022, hal tersebut sejalan dengan kekhususan yang dimiliki provinsi ini yang diatur dalam UU nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh.
Namun hal tersebut, berbeda dengan dengan pernyataan Bahtiar, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri. Menurutnya, Pilkada Aceh bukanlah aspek kekhususan yang dimiliki provinsi tersebut. Sebab, katanya melanjutkan, pelaksanaan Pilkada pada 2024, telah secara spesifik diatur dalam UU 10 2016.
Kamaruddin menyarakan, polemik yang berkembang terkait Pilkada Aceh, apakah mengacu pada UU 10 tahun 2016 atau UU 11 tahun 2006, sebaiknya dapat segera diakhiri, yakni dengan jalan elegan dan terhormat, yakni langkah konstitusional, yaitu judicial review atau JR ke Mahkamah Kontitusi RI.
“Dari pada berlarut dan saling balas pantun, langkah terhormat tempuh saja jalan konstitusional,” usulnya.
Kamaruddin bilang saat kehadiran UU nomor 10 tahun 2016, atau lahirnya regulasi itu lima tahun lalu, DPR Aceh, Pemerintah Aceh, dan juga anggota parlemen asal Aceh di DPR RI bisa mengajukan protes, Namun faktanya, tidak ada sama sekali yang melakukannya.
Kritikan Kamaruddin secara terang ditujukan kepada anggota DPR RI asal Aceh, sebab, menurutnya, semestinya saat UU Pilkada 2016 lahir, para anggota parlemen dari provinsi ini, ataupun DPD RI, dapat mengajukan keberatan. Karena, disitulah fungsi mereka, memastikan setiap aturan yang dilahirkan oleh negara dan selaras dengan UUPA.
“Yah sudahlah, sekarang mau bilang apa,” katanya kemudian. Namun polemik ini harus segara diakhirkan, sebab waktu terus berjalan, dan pelaksanaan Pilkada Aceh harus ada kepastian kapan waktunya.
Laporan: Hendro Saky