JAKARTA (popularitas.com) – Pengamat keamanan siber dari Communication Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha membeberkan beberapa potensi ancaman yang bisa dialami Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang perhelatan Pemilu 2019.
“Beberapa di antara ancaman yang mungkin muncul adalah serangan siber dan konflik yang disebabkan permasalahan DPT, permasalahan logistik hingga kecurangan Pemilu,” kata Pratama saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (9/4).
Pratama mengatakan KPU sudah seharusnya menyiapkan langkah-langkah pengamanan untuk memastikan Pemilu 2019 terselenggara dengan baik dan aman.
Dari segi keamanan siber, KPU harus melakukan penguatan pertahanan terhadap seluruh sistem informasi yang ada. Pratama menganjurkan agar KPU bekerja sama dengan seluruh pemangku kebijakan dalam ekosistem teknologi informasi.
“Untuk melakukan penguatan ini tentu KPU tidak dapat berjalan sendirian. KPU dapat merangkul pihak lain seperti Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyedia internet, penyedia media sosial dan instansi terkait lainnya,” kata Pratama.
Pratama juga mengatakan KPU perlu mengamankan infrastruktur teknologi dan informasi yang digunakan dalam Pemilu 2019. Pratama mengatakan perlindungan terhadap sarana fisik juga harus dilakukan.
“Perlu adanya perlindungan fasilitas fisik seperti perangkat keras, server dan sistem kewenangan pada akses masuk. Selain itu juga perlu dilakukan pengawasan secara terus menerus terhadap fasilitas fisik yang ada,” tutur Pratama.
Dalam kesempatan yang sama, gerakan pengawalan Pemilu independen seperti kawalpemilu.org dan Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) adalah gerakan yang perlu didukung dan diapresiasi.
Pasalnya, ia mengatakan gerakan independen seperti ini dapat meningkatkan integritas Pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemilu. Belum lagi mengingat ada hoaks tentang server KPU yang diatur untuk memenangkan Joko Widodo.
“Apalagi seperti kondisi sekarang ini ketika KPU downgrade dengan berbagai kabar hoaks agar masyarakat tidak percaya terhadap KPU dan hasil Pemilu,” ujar Pratama.
Pratama mengatakan data dari kawalpemilu.org dan Netgrid bisa dijadikan perbandingan terhadap data yang dikeluarkan oleh KPU. Khusus kawalpemilu.org, Pratama menyarankan masyarakat tak perlu mencurigai gerakan independen yang sukses pada Pemilu 2014 lalu.
“Ainun Najib founder kawalpemilu.org menyampaikan mereka sudah mendapatkan relawan di 87% lebih TPS. Artinya keberadaan kawalpemilu.org bisa menjadi salah satu pengawal suara rakyat,” ujar Pratama.*
Sumber: CNN Indonesia
