POPULARITAS.COM – Wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR RI, guna pengusutan dugaan penyalahgunaan wewenang pencabutan dan pengaktifan izin usaha pertambangan (IUP) serta HGU yang diduga libatkan Menteri Investasi/Kepala BKPM terus menguat. Fraksi PKS di parlemen mendukung penuh gagasan tersebut.
Anggota Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera, mengatakan, partainya sendiri belum menentukan sikap terkait dengan persoalan tersebut. Namun, katanya, jika semua data dan fakta yang dimiliki oleh parlemen harus kuat untuk buktikan hal tersebut.
Sebab itu dia memastikan Fraksi PKS terus berkomunikasi dengan fraksi lain untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan oleh Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang diketuai Bahlil Lahadalia itu.
“F-PKS pasti terus berkomunikasi dengan fraksi lain. Keputusan belum diambil. Tapi pendapat pribadi, kalau faktanya kuat, silahkan (Pansus) digulirkan,” kata Mardani dikutip dari rmol.id
Menurut dia, legislatif berkewajiban melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, dalam kasus mengemuka nama Menteri Investasi/BPKM yang diduga melakukan penyimpangan kewenangan.
“Semua yang didukung fakta penyimpangan yang dilakukan eksekutif, maka peluang Pansusnya terbuka. Tapi konstruksi hukum dan faktanya harus kuat,” pungkasnya.
