Home Hukum Polisi telusuri dugaan penimbunan BBM bersubsidi di Agara
HukumNews

Polisi telusuri dugaan penimbunan BBM bersubsidi di Agara

Share
Polisi telusuri dugaan penimbunan BBM bersubsidi di Agara
Polisi telusuri dugaan penimbunan BBM bersubsidi di Agara. Foto: Ist
Share

POPULAROTAS.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Kepolisian Resor (Polres) Aceh Tenggara akan menyelidiki kasus dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang videonya sempat viral di media sosial.

Kabid Humas Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi Winardy mengatakan, Polres Aceh Tenggara sedang menelusuri dugaan penimbunan BBM bersubsisi yang dibeli menggunakan mobil pribadi yang di dalamnya terdapat jiregen.

“Polres Aceh Tenggara sedang menyelidiki kebenaran dugaan penimbunan BBM bersubsidi dalam video tersebut dan siapa pelakunya,” kata Winardy di Polda Aceh, Kamis (25/8/2022).

Baca: Pertamina beri sanksi tujuh SPBU terkait BBM bersubsidi

Di sisi lain, alumnus Akpol 1998 itu juga menyampaikan, pihaknya juga telah melakukan penertiban dan edukasi terhadap SPBU yang ada di Aceh Tenggara untuk menghindari penjualan BBM bersubsidi menggunakan jiregen.

Penertiban dan edukasi yang melibatkan semua unsur tersebut, termasuk TNI dan awak media itu dilakukan di SPBU 14.246.451 PT Yusuf Desky Jaya Kampung Melayu, SPBU 14.246.446 CV. Eka Jaya Lawe Kihing.

Kemudian, SPBU 14.246.101 PT. Mulgi Indah Perdana Kuning, dan SPBU 14.246.481 PT Permita Wahyu Mulyo Lawe Desky.

Namun, dalam penertiban tersebut tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Namun demikian, Winardy mengimbau pengelola SPBU agar tidak menjual BBM bersubsidi kepada pembeli menggunakan jerigen atau media lain. Hal ini agar kebutuhan BBM bisa terpenuhi dan stok bisa normal khususnya di Aceh Tenggara, umumnya di Provinsi Aceh.

Pihak SPBU juga bersedia menandatangani surat pernyataan akan menjual BBM bersubsidi sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.

Editor: Muhammad Fadhil

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
News

BPK RI beri WTP ke-11 untuk Pemkab Pidie

POPULARITAS.COM – Pemkab Pidie raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas  laporan...

News

Terima WTP dari BPK RI, Bupati Abdya : Bukti tata kelola keuangan transparan

POPULARITAS.COM – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menorehkan prestasi membanggakan...

InternasionalNews

Demo Guru di Meksiko Jelang Piala Dunia: Urusan Kami Lebih Penting dari Sepak Bola

POPULARITAS.COM – Jelang dimulainya Piala Dunia 2026, situasi di ibu kota Meksiko...

News

BMKG: Aceh Masih Berpotensi Dilanda Hujan Lebat hingga Angin Kencang

POPULARITAS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I...

Exit mobile version