POPULARITAS.COM – Menjelang satu tahun pemerintahan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin, dan Wakil Bupati Zaman Akli, persoalan kekosongan jabatan strategis di Pemkab setempat hingga kini belum tuntas.
Padahal masa pemerintahan Safaruddin-Zaman Akli, sudah memasuki bulan ke 10 menjabat setelah dilantik pada 16 Februari 2025 lalu.
Kekosongan itu merupakan posisi strategis di lingkungan Pemkab Abdya, dan hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) maupun Pelaksana Harian (Plh), termasuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang hingga kini belum terisi pejabat definitif.
Kondisi ini memicu pertanyaan publik terkait keseriusan pemerintah daerah dalam menata birokrasi secara definitif.
Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah jabatan yang telah terisi pejabat definitif antara lain Asisten I Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat dijabat Amrizal SSos yang juga Plt Sekda, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan dijabat Rahwadi ST, serta Asisten III Administrasi Umum dijabat Rizal SMn.
Selain itu, pejabat definitif lainnya yang kosong dan diisi oleh Plt adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan (Mussawir), Kepala BKPSDM (Nur Afni Muliana,), Kepala DPMPTSP (Amiruddin Adi), Kepala Dinas Perkim dan LH (Armayadi), Kepala Dinas Syariat Islam (Muhammad Rasyid) Kadis Kominfo dan Persandian (Ubairizal), Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Gusvizarni), serta Kepala Satpol PP dan ).
Selain itu, belasan jabatan eselon II lainnya juga masih kosong tanpa pejabat tetap diantaranya, Sekretaris Daerah (Sekda), Sekretaris DPRK, Kepala BPBK, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kelautan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kepala DPMP4, Kepala Dinas Pertanahan, dan Kepala Dinas Sosial.
Kekosongan ini telah berlangsung cukup lama, namun hingga kini tidak ada kepastian jadwal pelaksanaan lelang jabatan atau penetapan pejabat definitif.
Sementara Plt dan Plh yang menjalankan tugas memiliki kewenangan terbatas, sehingga sejumlah program strategis dikhawatirkan tidak berjalan optimal.
Lambatnya penempatan pejabat eselon II dapat melemahkan arah pembangunan daerah. Beberapa dinas yang kosong memegang sektor vital, mulai dari kesehatan, infrastruktur, perhubungan hingga perencanaan pembangunan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menambah beban organisasi dengan hadirnya dua perangkat daerah baru, yakni Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan Dayah, berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2024.
Kedua dinas tersebut pun masih menunggu penempatan pejabat eselon II, yang semakin memperpanjang daftar kekosongan.
Kepala BKPSDM Abdya, Nur Afni Muliana, saat dikonfirmasi, mengaku bahwa pihaknya belum dapat memastikan jadwal pembukaan lelang jabatan. Ia menyebutkan bahwa penentuan jadwal masih akan dibahas secara internal.
Leave a comment