POPULARITAS.COM – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia melalui transformasi layanan publik yang terintegrasi, cepat, dan mudah diakses masyarakat secara daring.
Target tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Menurutnya, digitalisasi menjadi langkah penting untuk memangkas birokrasi yang selama ini dinilai berbelit dan menyulitkan masyarakat. “Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan seluruh layanan pemerintah yang memungkinkan harus dapat diakses secara digital. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi mengantre lama atau berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya untuk mengurus administrasi.
Menurut presiden, transformasi digital pemerintahan sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Ia juga meminta seluruh kementerian dan lembaga menghentikan penggunaan banyak aplikasi yang berdiri sendiri karena justru menyulitkan masyarakat.
“Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama,” tegas Prabowo
Prabowo mengungkapkan digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial mulai memberikan dampak positif. Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sistem tersebut telah diterapkan di 43 kabupaten/kota yang tersebar di 26 provinsi. Hingga kini, sekitar 1 juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.
Sebelum sistem digital diterapkan, masyarakat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 150.000 untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan sosial. Kini seluruh proses tersebut dapat dilakukan tanpa biaya. “Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi,” kata Prabowo.
Meski digitalisasi mulai berjalan, Prabowo menilai pemerintah masih harus mempercepat integrasi berbagai basis data nasional. Ia meminta data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan sosial dihubungkan dalam satu sistem yang aman dan saling terintegrasi.
Menurut presiden, integrasi data menjadi kunci agar pelayanan publik semakin efektif sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah juga dapat meminimalkan kesalahan akibat penggunaan data yang tidak diperbarui.
Leave a comment