Prof Jasman Ma’ruf: Eror 20 Persen Harus Dapat Perhatian Serius

BANDA ACEH (popularitas.com) – Rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh, Prof. Dr. Jasman J Ma’ruf mengatakan dalam statistik ambang batas (margin error) yang disepakati adalah sebesar 5 persen.

Dengan demikian, hasil survei 95 persen benar itu dianggap suatu hal yang wajar. Sebab, dalam proses pengumpulan data itu terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan, seperti salah menentukan sampel, enumerator kurang cermat atau kesalahan dari responden dalam memahami survei yang dilakukan.

Baca: Prof Raja Masbar: Eror Survey BPS Sampai 20 Persen

“Itu standar yang berlaku dalam statistik. Mesti dilihat secara kritis, tidak ada hasil survei yang 100 persen benar dan memang harus diakui adanya kesalahan,” ungkap Jasman Ma’ruf, Rabu (29/1).

Dijelaskannya, dalam ilmu sosial, kesalahan 5 persen itu dianggap tidak menjadi masalah. Namun, masalah sekarang yang timbul adalah, bagaimana menyikapi jika kesalahan yang terjadi melebihi 5 persen margin error.

Ia juga berpendapat eror yang didapat sebesar 20 persen harus mendapat perhatian khusus. Ini memiliki kaitan dengan hasil konfirmasi ulang survei Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kemiskinan di Aceh, yang dilakukan Prof Raja Masbar di Kabupaten Bener Meriah dan Pidie Jaya.

“Ini juga harus dicermati bahwa ada kesalahan disitu. Tapi kita tidak dalam rangka mencari-cari kesalahan,” tegasnya.

“Jadi karena itu, setiap data yang ada kita harus kritis melihatnya. Begitu juga dengan data statistik ini. BPS saya kira tidak anti kritik,” tambahnya.

Hasil survei yang baru-baru ini dirilis BPS, angka kemiskinan di Aceh sebesar 15 persen atau 810 ribu jiwa. Semua data itu by name by addres, artinya akan menjadi lebih mudah untuk ditelusuri dalam rangka konfirmasi ulang.

Saat melakukan konfirmasi ulang ini dapat dilakukan dengan mengajak petugas BPS yang berada di tingkat kecamatan. Jika ini dilakukan, tidak menutup kemungkinan data kemiskinan di Aceh bisa lebih kecil.

“Nanti jika dikonfirmasi seperti itu mungkin hanya 13 sampai 14 persen. Jadi sebaiknya memang saran saya hal ini harus dikonfirmasi. Dalam melakukan konfirmasi itu, Pemerintah Aceh harus menggandeng BPS,” Demikian Prof Jasman Ma’ruf. (*ADV)