POPULARITAS.COM – Triliunan rupiah dana otonomi khusus ditambah dengan berbagai sumber lainnya yang dialokasikan untuk provinsi Aceh ternyata dinilai tidak mampu membuat Aceh semakin hebat dan berkembang pesat.
Kini Provinsi Aceh kembali dengan bertengger sebagai daerah termiskin di Sumatera. Ketua Yayasan Aceh Kreatif, Delky Nofrizal Qutni menilai, alokasi anggaran yang cukup besar di Aceh tidak mampu mendongkrak perekonomian di Aceh. Sehingga warga miskin semakin bertambah.
Bahkan ia menduga, kucuran anggaran yang besar hanya menyasar orang-orang tertentu tanpa sampai ke masyarakat.
“Sumber anggaran yang besar belum begitu menyentuh masyarakat menengah ke bawah,” kata Delky Nofrizal Qutni dalam keterangannya, Selasa (16/02/2021).
Sebelumnya BPS telah merilis bahwa pada September 2019 tahun lalu sebelum terdampak COVID-19, kemiskinan Aceh sebesar 15,01%, kemudian turun pada Maret 2020 (menjadi) sebesar 14,99%, dan September 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 tidak hanya di Aceh tapi juga nasional, kemiskinan Aceh meningkat menjadi 15,43%.
Pada september 2020 sebanyak 833,91 ribu orang. Jumlah itu bertambah 19 ribu orang dibandingkan Maret 2020 yakni 814,91 ribu orang.
Menurutnya, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh masih gagal dalam mengelola uang yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Sehingga Aceh hanya berhasil menjadi provinsi dengan predikat kemiskinan tertinggi.
“Apakah pemerintah Aceh kembali mau mengelak, bahkan mengatakan data BPS itu tidak benar?. Padahal, jelas-jelas secara fakta pemerintah Aceh terlalu banyak terbuai dan lalai dengan program-program yang cenderung hanyalah pemborosan anggaran dan menghamburkan uang rakyat, dimana output dan outcome nya tidak maksimal menyentuh kepentingan real masyarakat,”
“Contoh kecilnya ya gerakan bagi-bagi masker yang operasionalnya jauh lebih mahal dari masker yang dibagikan, belum lagi segudang contoh lainnya yang jelas-jelas hanya untuk mempoya-poyakan uang rakyat,” sebutnya.
Peningkatan kemiskinan di Aceh di masa Covid-19 tersebut tentunya berbanding terbalik dengan besarnya alokasi anggaran BTT yang mecapai ratusan miliar dan refocusing APBA untuk penanganan Covid-19 yang mencapai 2,3 Triliun Rupiah.
“Kita bisa lihat berapa persentasenya yang menyentuh masyarakat, berapa tinggi yang terindikasi Mark up dan rasional penggunaannya,” katanya.
Leave a comment