BANDA ACEH (popularitas.com) – Lambannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) disoroti banyak kalangan. Salah satu penyebabnya, diduga karena kepemimpinan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah kurang fokus menaruh perhatian soal APBA tersebut.
Disamping itu, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di bawah pemerintah Nova dinilai lemah membantu realisasi APBA 2019.
Pakar ekonomi dari Universitas Syiah Kuala, Rustam Effendi menyatakan, harusnya Plt gubernur mengevaluasi segera SKPA yang lemah tersebut. Kalau saja terus dibiarkan begitu, akan berdampak langsung terhadap kepemimpinan Nova Iriansyah di mata masyarakat.
“Pak Gubernur itu mesti mengevaluasi SKPA-nya. Melihat yang mana yang masih sangat lemah begitu, jangan sampai ini imbasnya kepada beliau sendiri selaku pimpinan,” katanya kepada popularitas.com, Kamis, 13 Juni 2019.
BACA: Realisasi Keuangan APBA 2019: Sejumlah SKPA Masih Rapor Merah
Ia menyebut, jika realisasi APBA 2019 ini dibiarkan terus berlarut-larut tanpa tindakan yang jelas, akan berimbas besar kepada masyarakat. Apalagi terang Rustam, soal belanja pembangunan yang tersendat.
“Okelah kalau belanja tak langsung misalnya untuk gaji pegawai, tetap jalan dia kan? Nggak ada urusan itu! Tapi bagaimana belanja pembangunan? Bagaimana dengan petani, nelayan? Untuk pembangunan jalan dan segala macam, bagaimana itu? Ini nggak bisa dianggap enteng,” terangnya.
Melihat sudah memasuki bulan Juni dan ABPA masih jalan di tempat, Rustam berpendapat Pemerintah Aceh harus memacu dan punya perhatian sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya.
“Buat apa beliau begitu banyak SKPA tapi tidak bisa jalan? Jadi beliau musti segera evaluasi itu, yang tidak becus ganti aja,” ujarnya.
Selain lemahnya kinerja SKPA, Dosen senior di Fakultas Ekonomi Unsyiah ini juga menilai, menajemen di Pemerintahan Aceh saat ini laksana sebuah kapal tanpa nahkoda yang jelas.
Ia menuturkan satu contoh, sampai kini Sekretaris Daerah (Sekda) belum juga punya kepastian tetap. Harusnya sebagai kepala dan pembantu gubernur, Sekda yang akan mengelola internal pemerintahan agar berjalan sesuai aturan.
“Tapi semua sekarang ini serba bergantung kan? Definitifnya pak Plt juga bergantung, ya nggak? Pak Wagub (Wakil Gubernur) kosong, kan begitu? Ini semuanya ada imbas, imbas kepada tata kelola. Bahwa pengelolaan uang itu butuh decision (keputusan), berarti disitu butuh kepemimpinan yang kuat,” terangnya.
Ia berpendapat, soal lambatnya realisasi ABPA 2019 ini bukan persoalan main-main, mengingat hal tersebut menyangkut kepentingan masyarakat Aceh keseluruhan.
“Untuk apa uang banyak kalau kita tak bisa habiskan? Ini bukan persoalan main-main,” pungkasnya.*(ASM)
