Renovasi Rumdis Ketua DPRK Banda Aceh Dinilai Pemborosan Anggaran

POPULARITAS.COM – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai renovasi rumah dinas (rumdis) Ketua DPRK Banda Aceh dengan anggaran senilai Rp2,7 miliar dan pengadaan mobil dinas yang mencapai Rp800 juta merupakan bentuk pemborosan anggaran.

“Walaupun secara aturan tidak dibatasi anggarannya dalam alokasinya, akan tetapi di tengah kondisi warga Kota Banda Aceh bertahan hidup di tengah pandemi dan ketidakpastian ekonomi jelas tidak patut sama sekali,” kata Koordinator MaTA, Alfian kepada popularitas.com, Senin (9/8/2021).

Alfian menjelaskan, anggaran rehab rumah dinas yang nyaris mencapai Rp2,7 miliar itu hampir sama dengan pembangunan ulang kontruksinya.

Baca: Pemko Banda Aceh Renovasi Rumah dan Beli Mobil Ketua DPRK

“Kalau rehab rumah dinas mencapai Rp2.6 miliar lebih, jadi bangun kontruksi baru kan? bukan lagi status rehab, jadi kita berharap Ketua DPRK dapat menolaknya dan mengalokasikan ke yang lebih prioritas,” ungkap Alfian.

Selain itu, lanjut Alfian, pengadaan mobil dinas yang mencapai Rp800 juta itu juga bentuk pemborosan anggaran. MaTA mempertanyakan apakah pengadaan mobil itu suatu yang mendesak.

Sejatinya, kata Alfian, anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk masyarakat yang ekonominya terjepit di tengah pandemi Covid-19. Anggaran sebesar itu juga bisa digunakan untuk pembagian sembako untuk warga yang benar membutuhkan.

Ia menambahkan, pemborosan anggaran dalam pengelolaan anggaran daerah sudah menjadi tren terjadi. Padahal, dalam prinsip penyusunan anggaran, menjadikan skala prioritas, ekonomis, efektif, transparans dan akuntabel.

“Sehingga ada rasa keadilan masyarakat yang terjaga. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dua mata anggaran tersebut untuk dialihkan ke keperluan lain yang mendesak dengan sifatnya kebutuhan publik,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komunitas Anti Korupsi Aceh, Abdul Aziz didampingi Sekretaris, Rahmat Fajri.

Menurutnya, penggunaan anggaran untuk renovasi rumah dan pembelian mobil Ketua DPRK Banda Aceh tidak tepat di tengah kondisi seperti ini.

“Seharusnya anggaran itu didorong untuk penyelesaian kebutuhan ekonomi. Naluri kemanusiaan ketua DPRK tidak peka, karena rahab rumah tidak mendesak,” ujar Aziz.

Editor: dani