Said Iqbal Soroti Gaji DPR 35 Kali Lipat dari Buruh

RedaksiKamis, 28 Agustus 2025315

Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Dalam orasinya, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), Said Iqbal menyoroti kesenjangan gaji DPR dengan upah pekerja.

Menurut Said, rata-rata gaji buruh di Indonesia hanya berkisar Rp 3 juta per bulan. Di kawasan industri padat, seperti Jakarta dan Bekasi, gaji pekerja relatif lebih tinggi, sekitar Rp 5 juta per bulan, tetapi tetap jauh tertinggal dibandingkan penghasilan anggota DPR yang mencapai Rp 104 juta per bulan termasuk berbagai tunjangan.

“Buruh di seluruh Indonesia rata-rata hanya menerima Rp 3 juta per bulan. Di Jakarta dan Bekasi mungkin Rp 5 juta. Kalau diambil rata-rata, sekitar Rp 3,5 juta. Bandingkan dengan gaji anggota DPR yang bisa mencapai Rp 104 juta per bulan dengan berbagai tunjangannya. Perbandingannya 35 kali lipat. Adilkah ini?” ujar Said di hadapan massa aksi.

Said menyoroti tunjangan sewa rumah anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan sebagai salah satu penyebab jurang kesenjangan semakin lebar.

Menurutnya, buruh harus berjuang keras hanya untuk kenaikan upah sebesar Rp 200.000 per bulan. Untuk tambahan sekecil itu, para pekerja rela turun ke jalan, bahkan hingga berhari-hari.

“Naik Rp 200.000 saja, buruh harus berkali-kali aksi. Turun ke jalan, bahkan sampai berhari-hari. Sementara DPR yang sudah bergaji besar masih menerima tambahan tunjangan baru. Hati buruh sakit melihat ini,” tegas Said Iqbal.

Dalam orasinya, Said terus mengajak buruh memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja.

Demo buruh kali ini bukan hanya menuntut kenaikan upah, tetapi juga menyoroti ketidakadilan struktural yang dialami kelas pekerja di tengah kebijakan pemerintah dan DPR.

Seruan “Hidup Buruh!” menggema berulang kali saat ribuan buruh di Jakarta menyambut orasi Said Iqbal.

Demo buruh ini merupakan lanjutan protes terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada pekerja. Isu yang diangkat mencakup outsourcing, kenaikan upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan tenaga kerja.

Buruh menegaskan, demo tidak akan berhenti hingga pemerintah dan DPR memperhatikan nasib pekerja. Said Iqbal bahkan menyatakan kemungkinan mogok nasional jika tuntutan buruh terus diabaikan.