POPULARITAS.COM – Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Putih Sari menyoroti masih rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru diluncurkan pemerintah.
Dia menilai, perbaikan tata kelola program perlu segera dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh daerah.
“Ini yang kita dorong agar tata kelola program MBG terus mengalami perbaikan,” kata Putih Sari saat Kujungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Aceh, Senin (6/10/2025).
Sari menjelaskan, sistem pelibatan sekolah dalam program MBG dapat dilakukan secara hybrid, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Kalau memang secara kewilayahan sulit terjangkau jarak tempuh, katanya, sistemnya bisa dilakukan secara hybrid.
“Nanti kami akan diskusikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), dan sejauh yang kami tahu, BGN membuka peluang kolaborasi dengan sekolah,” ucapnya.
Dikesempatan yang sama, Bupati Aceh Selatan, Mirwan mengatakan usulan agar pelaksanaan program MBG dapat dikelola langsung oleh masing-masing sekolah guna memastikan efektivitas dan kualitas makanan yang disajikan.
“Kita usul agar dikelola masing-masing sekolah, karena bisa terukur, terlaksana dengan baik, dan mudah dikontrol,” kata Mirwan.
Menurut Mirwan, bila pengelolaan tetap dilakukan melalui dapur umum Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG), maka kuotanya perlu dikurangi agar pengawasan kualitas makanan lebih optimal.
“Kalau diserahkan ke dapur SPPG, kuotanya jangan sampai 3.000 atau 4.000. Kalau bisa cukup 1.000 per dapur. Itu lebih baik karena bisa terkontrol dari sisi kualitas makanan,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menekan angka stunting. Namun, pelaksanaannya disejumlah daerah masih menghadapi tantangan, terutama terkait koordinasi lintas sektor dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Leave a comment