Home Hukum Tiga mantan pimpinan dewan dituntut 1,5 tahun penjara terkait korupsi BBM
HukumNews

Tiga mantan pimpinan dewan dituntut 1,5 tahun penjara terkait korupsi BBM

Share
Ketiga terdakwa mantan pimpinan DPRD Kabupaten Seluma saat mendengarkan tuntutan hukuman dari JPU Kejati Bengkulu, di Pasar Tais, Seluma , Rabu (14/6/2023). ANTARA/Anggi Mayasari
Share

POPULARITAS.COM – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Bengkulu menuntut tiga mantan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan hukuman pidana penjara selama 1,5 tahun penjara.

Ketiga mantan pimpinan DPRD Seluma tersebut yaitu mantan Ketua DPRD Seluma HT bersama dua mantan Wakil Ketua I UU dan mantan Wakil Ketua II OF terkait kasus korupsi anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Seluma tahun anggaran 2018.

“Ketiga terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsidair kedua yakni Pasal 3 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi,” kata JPU Kejati Bengkulu Dewi Kemalasari saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Bengkulu, di Pasar Tais, Rabu (14/6/2023), dikutip dari laman Antara.

Selain itu, ketiga terdakwa dikenakan denda sebesar Rp50 juta, subsider enam bulan penjara dan uang pengganti yang dikenakan kepada masing-masing terdakwa berbeda.

Ia menyebutkan, terdakwa HT dikenakan uang pengganti sebesar Rp299 juta, sedangkan terdakwa UU dan OF dikenakan uang pengganti sebesar Rp120 juta.

“Untuk uang pengganti tidak perlu dibayar karena telah disetor ke kas negara,” ujar dia.

Untuk kerugian keuangan negara yang sudah pulih sejak jilid I perkara tersebut sesuai keterangan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu sebesar Rp968 juta.

Hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0246/PW06/5/2019 tanggal 01 Oktober 2019.

Sebelumnya, ketiga tersangka yang merupakan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Seluma periode 2014-2019 telah ditetapkan tersangka sejak Januari 2022.

Berdasarkan hasil perhitungan dari BPKP terdapat kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus tersebut yang dapat dibuktikan oleh penyidik sebesar Rp968 juta lebih dan uang tersebut telah dikembalikan.

Meskipun uang kerugian negara itu telah dikembalikan, namun kasus dugaan korupsi tersebut tetap berjalan.

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
News

Jangan Salah, Ini Beda Fungsi Air Purifier dan Humidifier

POPULARITAS.COM – Menjaga kualitas udara di dalam rumah bukan hanya soal membersihkan...

HukumNews

Dirjen Imigrasi Ungkap Modus Penipuan perekrutan WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia

POPULARITAS.COM – Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengungkap modus penipuan yang merekrut...

News

Buku ‘Ilmu Kepolisian sebagai Bidang Studi’ karya Dedy Tabrani dibedah di Universitas Indonesia

POPULARITAS.COM – Para akademisi di Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, gelar kegiatan...

InternasionalNews

Wali Kota Prancis Dipukuli Warga Israel di Tepi Barat

POPULARITAS.COM – Wali Kota Aulnoye-Aymeries, Prancis, Bernard Baudoux, dipukuli pemukim Israel saat...

Exit mobile version