Tu Sop: Aceh krisis paradigma berpolitik

POPULARITAS.COM – Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab atau Tu Sop menjelaskan bahwa kondisi Aceh di masa sekarang bukan krisis pada partai politik, tetapi krisis paradigma berpolitik.

“Kalau kita lihat sebuah kenyataan, kita bukan kritis partai, tetapi krisis paradigma berpolitik, siapapun yang buat sebuah partai politik kalau bahan bakunya, SDM-nya dengan warna yang sama, tetap dia tidak lahir paradigma baru,” kata Tu Sop kepada wartawan, Senin (8/11/2021).

Tu Sop menilai bahwa permasalahan sekarang adalah terdegradasi atau kemunduran pada peradaban politik. Seharusnya, kata Tu Sop, setiap yang berpolitik bertanggung jawab dan tidak keliru dalam menjalani setiap kehidupan politiknya.

Di sisi lain, kata Tu Sop, di era demokrasi sekarang ini tak etis jika sekelompok orang hanya menyalahkan politik saat terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena, terangnya, kesalahan tersebut terjadi pada semua elemen yang terlibat dalam politik.

“Maka perbaikan itu harus dari semua aspek,” jelas Tu Sop.

Ia menambahkan, sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam, Aceh seharusnya harus mampu mengintegrasikan syariat di dalam perilaku politik dalam membangun peradaban politik. Dengan demikian, Tu Sop yakin kesejahteraan akan tercapai.

“Kalau kita menggaungkan syariat, kalau semua aspek kehidupan bermasalah itu bumerang bagi syariat, ini yang membuat kita risih, kenapa semua aspek kehidupan itu bermasalah,” kata Tu Sop.

Tu Sop melanjutkan, bukan hanya politik, agama Islam juga menganjurkan tentang kemaslahatan umat. Karena sekarang ini hidup di era demokrasi, semua umat harus berkorelasi dengan paradigma berpolitik.

“Artinya bagaimana politik ini menjadi sebuah instrumen yang menghasilkan orang-orang yang mengurus negeri dan umat ini yang benar di dalam sebuah bingkai peradaban, mereka adalah orang-orang yang benar takut dosa,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Tu Sop juga menyampaikan bahwa pihaknya bakal menggelar silaturahmi akbar ulama se-Aceh pada 10 dan 11 November 2021. Silaturahmi ini untuk menghasilkan sebuah persepsi yang sama dalam melihat persoalan umat di provinsi paling barat Indonesia itu.

“Yang perlu dicatat dan digaris bawahi bahwa pertemuan ini bukan berbicara dalam persoalan partai politik, karena kita bukan bermasalah di partai. Karena partai itu sudah sangat banyak,” pungkasnya. []