POPULARITAS.COM – Wakil Bupati (Wabup) Aceh Barat Daya (Abdya) Zaman Akli meluapkan kemarahannya terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten. Ia menilai perilaku para aparatur tersebut sudah melampaui batas tidak profesional, tidak konsisten, dan mencoreng wajah birokrasi di hadapan publik.
Di hadapan pimpinan dewan, anggota legislatif, serta para kepala SKPK, Zaman Akli tanpa tedeng aling-aling menguliti pola kerja pejabat yang dinilainya “bermuka dua”.
Ia menyoroti kebiasaan sebagian pejabat yang hanya terlihat sibuk ketika berada di bawah pengawasan langsung pimpinan daerah.
“Ketika bupati ada, semua terlihat aktif seolah bekerja tanpa henti. Namun, saat bupati tidak di tempat, justru sepi aktivitas. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Zaman Akli dalam rapat paripurna DPRK Abdya saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dan penyampaian hasil reses pada 2026, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, fenomena tersebut mencerminkan rendahnya komitmen dan integritas dalam menjalankan amanah. Ia menilai, perilaku “cari muka” semacam ini bukan hanya merusak etos kerja, tetapi juga mempermalukan institusi pemerintah di mata masyarakat.
Zaman Akli menegaskan, jabatan bukan sekadar posisi, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan disiplin dan profesionalisme, tanpa bergantung pada kehadiran atasan.
Tidak hanya soal kinerja, ia juga menyoroti rendahnya penghargaan terhadap forum resmi pemerintahan. Banyak kepala SKPK disebut absen dalam rapat paripurna tanpa alasan jelas, bahkan tanpa mengirimkan perwakilan.
“Ini forum resmi, representasi rakyat ada di sini. Namun, banyak yang tidak hadir. Mereka sebenarnya menghargai siapa?” sindirnya tajam.
Ia menilai, ketidakhadiran tersebut bukan persoalan sepele, melainkan cerminan lemahnya tanggung jawab dan minimnya penghormatan terhadap lembaga legislatif sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Dalam pernyataan paling tegasnya, Zaman Akli memberi ultimatum kepada pejabat yang tidak sanggup menjalankan tugas.
“Kalau merasa jabatan itu berat, silakan buat surat pengunduran diri. Mundur saja!” ujarnya dengan nada lantang.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tidak akan lagi mentoleransi kinerja setengah hati dan budaya kerja asal-asalan di kalangan birokrasi.
Ia juga mengingatkan, masyarakat menaruh harapan besar terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, setiap pejabat dituntut bekerja profesional, transparan, dan akuntabel.
“Jangan hanya bekerja kalau diawasi. Kita ini pelayan masyarakat, bukan pelayan atasan saja,” tambahnya.
Rapat paripurna berlangsung dalam suasana serius, seiring banyaknya sorotan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam LKPJ 2025. Sejumlah anggota dewan turut menyinggung berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik yang dinilai masih jauh dari optimal.
Pengamat pemerintahan daerah menilai, kritik keras yang dilontarkan wakil bupati merupakan alarm serius bagi birokrasi Abdya agar segera berbenah. Konsistensi kinerja dan disiplin dinilai menjadi kunci utama untuk keluar dari pola kerja tidak produktif.
Kini, publik menanti langkah nyata dari Pemkab Abdya. Evaluasi menyeluruh, rotasi jabatan, hingga sanksi tegas terhadap pejabat yang indisipliner menjadi opsi yang dinilai tak bisa ditunda.
Leave a comment