Banda Aceh – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia (PYM) Teungku Malik Mahmud Al Haythar melakukan kunjungan ke Kantor Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, yang berada di Kuta Alam, Banda Aceh, Jumat (17/2/2023).
Kedatangan Wali Nanggroe disambut langsung oleh Ketua KKR Aceh Masthur Yahya, SH, M.Hum, beserta para komisioner, anggota kelompok kerja, dan staf.
Selama satu jam lebih Wali Nanggroe melakukan pertemuan dan dialog dengan Ketua dan Anggota Komisioner KKR Aceh di ruang rapat.
Pada kesempatan itu, Wali Nanggroe bercerita, dirinya tahu betul bagaimana ide atau usulan KKR muncul saat penandatanganan MoU Helsinki.
Ide tentang keberadaan KKR langsung disampaikan oleh Martti Ahtisaari selaku mediator damai antara GAM dengan Pemerintah RI. Diketahui, Martti Ahtisaari adalah Presiden Finlandia 1994–2000.
“Jadi ini (lembaga KKR) mahal sekali nilainya dan sejarah pembentukannya, bahkan Pemerintah Indonesia pun harus bangga dengan KKR Aceh. Sebab Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah untuk mengangkat, memulihkan harkat dan martabat kemanusiaan dalam bingkai keadilan dan kebenaran. KKR Aceh juga bisa menjadi mediator rekonsiliasi bagi para pihak yang pernah berperang dimasa konflik, itu kan tugas yang sangat mulia, harus didukung,” kata Wali Nanggroe.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Nanggroe juga berjanji akan berfikir dan berbuat yang terbaik untuk mendukung kerja-kerja KKR.
“Ini adalah pekerjaan mulia, dalam rangka perjuangan untuk mewujudkan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh,” kata Wali Nanggroe dalam pertemuan itu.
Wali Nanggroe juga kembali mengingatkan, bahwa KKR adalah lembaga independen yang bertugas menyuguhkan kebenaran atas apapun peristiwa yang pernah terjadi dimasa konflik.
“Itu (peristiwa pelanggaran HAM masa lalu) adalah sejarah yang harus kita rawat dan kita jaga bersama sebagai pengajaran, bukan untuk mengungkit luka lama,” kata Wali Nanggroe.
Ia menyampaikan bahwa demi kelancaran tugas-tugas KKR, maka harus didukung semua pihak. Dukungan itu tidak saja dari Pemerintah Aceh, melainkan juga harus ada dari Pemerintah Pusat.
“Sebab KKR berada di salah satu daerah bekas konflik di Indoensia yaitu Aceh, keberadaannya selama ini sudah dilirik oleh dunia Internasional, KKR Aceh telah mengangkat harkat dan martabat Pemerintah Indonesia di bidang Hak Asasi Manusia di level PBB,” ucap Wali Nanggroe.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe juga memberikan semangat dan motivasi kepada para anggota kelompok kerja (Pokja) saat melihat langsung ruang kerja pokja.
Wali Nanggroe menyambangi satu persatu ruangan kerja yang ada di sekretarian KKR Aceh, termasuk juga ruang arsip dan data yang menyimpan dokumen data korban konflik yang sudah dilakukan pengambilan pernyataan oleh KKR Aceh.
Dengan suasana penuh keakraban, ia berdialog dengan Anggota Pokja sambil memberikan petuah dan semangat untuk Anggota Pokja agar terus berjuang ditengah keterbatasan .
“Tugas KKR memang sangat berat, terutama dalam pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, serta memberikan rasa keadilan bagi korban,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua KKR Aceh Masthur Yahya, SH, M.Hum mengatakan, hadirnya Wali Nanggroe ke kantor KKR Aceh memberikan spirit untuk para Komisioner, Anggota Pokja, dan staf di KKR.
“Ini adalah sebuah penghargaan dan sumbangan spirit buat kami di KKR Aceh, kami sangat bahagia dan bergairah dikunjungi Wali Nanggroe, beliau telah menularkan spirit yang sangat positif kepada kami semua,” kata Masthur.