Home News Aceh Utara Berlakukan Jam Malam untuk Anak dan Perempuan
News

Aceh Utara Berlakukan Jam Malam untuk Anak dan Perempuan

Share
Ilustrasi Pixabay
Share

LHOKSUKON (popularitas.com) – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menetapkan aturan larangan bagi perempuan dan anak-anak usia 17 tahun ke bawah berkeliaran pada malam hari. Aturan tersebut ditandatangani bersama sejumlah unsur Ormas, Ulama dayah dan Forkopimda di Masjid Agung Baiturrahim, Lhoksukon, Aceh Utara, Rabu, 10 Juli 2019 kemarin.

Dua aturan yang disepakati dalam deklarasi bersama itu, yakni anak usia 17 tahun ke bawah tidak dibenarkan berkeliaran pada malam hari dan pada jam belajar tanpa didampingi orang tua atau kerabat, dan kaum perempuan tidak dibenarkan berkeliaran pada malam hari tanpa didampingi suami atau mahram.

Bupati Aceh Utara  Muhammad Thaib berdalih seruan itu didasari  kekahawatiran bersama terhadap  kondisi anak-anak Aceh Utara pada masa mendatang. Saat ini kata dia, banyak indikasi penyakit masyarakat  di kalangan anak-anak, terutama nakorba. Seruan ini juga untuk membangun karakter Islami di kalangan generasi muda di Aceh Utara.

“Ini bentuk kekhawatiran kita terhadap masa depan anak-anak ke depan, apalagi saat ini pengaruh Narkoba luarbiasa. Ini butuh perhatian dan keseriusan kita semua. Saya yakin semua lapisan masyarakat mendukung seruan positif ini,” jelas pria yang akrab disapa Cek Mad.

Sedangkan rumusan qanun tentang aturan tersebut, sudah dibuat sejak tahun 2016 dan saat ini sedang menunggu hasil kajian dan verifikasi dari Pemerintah Aceh.

Sebelumnya aturan sejenis juga diatur dalam Perbup Nomor 33 tahun 2014 tentang Penguatan Syariat Islam, isinya lulusan SD yang masuk SMP harus mampu membaca Alquran. Tujuannya, anak-anak usia sekolah rajin mengaji, tidak  berkeliaran atau nongkrong di warung kopi pada malam hari.

Ia meminta petugas Satpol PP dan WH menjadi petugas yang bisa membantu masyarakat untuk mengontrol kehidupan sosial, apalagi saat ini pihaknya sudah menempatkan 10 petugas di setiap kecamatan.

“Kita berharap rumusan Qanun segera bisa disahkan menjadi Qanun, sehingga petugas punya acuan penindakan, berupa pembinaan di masjid, dayah dan akhirnya diserahkan ke keluarga,” pungkasnya.*(C-004)

Share
Tulisan Terkait
News

Dinas PUPR Pidie belum serahkan dokumen proyek paska bencana Rp10 miliar untuk di lelang

POPULARITAS.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie, hingga akan...

EdukasiNews

Terima Audiensi LLDIKTI, Wagub Fadhlullah Dorong Penguatan SDM dan Kolaborasi dengan PTS

POPULARITAS.COM – Pemerintah Aceh menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan kunci kemajuan...

News

Pascamutasi, Dinas “Basah” di Pidie Masih Lowong Pimpinan

POPULARITAS.COM – Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, merombak 45  pejabat tingkat eselon II,...

News

Ketua DPR Aceh Zulfadhli hadiri peringatan HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya

POPULARITAS.COM – Ketua DPR Aceh Zulfadhli, Minggu 19 Juli 2026 malam, hadiri...

Exit mobile version