Home News Amnesty International Kecam Larangan Muslim Masuk AS
News

Amnesty International Kecam Larangan Muslim Masuk AS

Share
Donald Trump | CNN Indonesia/Reuters
Share

WASHINGTON (popularitas.com) – Amnesty International menentang larangan Muslim yang dilakukan oleh pemerintahan Trump. Larangan Muslim ini ditandatangani oleh Presiden Trump selama minggu pertamanya di kantor kepresidenan.

Menurut Direktur eksekutif Amnesty International USA, Margaret Huang, kekacauan ini telah menjadi hal normal baru. Kebijakan pemerintah ini yang telah diberlakukan terhadap orang yang mencari keselamatan merupakan hal yang kejam, tidak manusiawi, dan fanatik.

“Sekali lagi, kami menolak kebijakan ini dan mendukung semua orang yang ingin dikecualikan oleh pemerintahan ini karena identitas mereka. Menghidupkan kembali larangan ini, dan sentimen anti-Muslim yang merupakan awalannya, merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan martabat manusia, dan itu harus dibatalkan,” kata Margaret Huang dalam pernyataan resminya di situs Amnesty International, Sabtu, 1 Februari 2020.

Ia menilai, upaya pemerintah Trump untuk memperluas larangan itu ofensif dan sebenarnya berbahaya bagi keamanan nasional AS. Penelitian Amnesty telah menunjukkan bagaimana setiap versi larangan ini menunjukkan dirinya mematikan, berbahaya, dan menimbulkan malapetaka. Kebijakan ini berakar pada kebencian, supremasi kulit putih, dan rasisme.

“Sejak larangan itu pertama kali diterapkan tiga tahun lalu, kami telah melihat keluarga-keluarga terpecah belah, meningkatnya kecemasan di komunitas Muslim, dan kejahatan kebencian anti-Muslim,” kata Margaret.

Orang-orang yang seharusnya disambut dengan selamat, kata Margaret, telah terjebak dalam limbo oleh pemerintah yang mengabaikan komitmennya sendiri. Larangan itu telah menjadi malapetaka, terutama bagi semua orang yang mencari perlindungan karena masalah hidup dan mati.

“Satu negara tertentu keluar dari daftar yang dihimpun ketika umat Islam dan etnis minoritas lainnya melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar, setelah mengalami satu kejahatan keji demi satu dengan hasil yang menghancurkan, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran seluruh desa, AS membuat keputusan tanpa pertimbangan untuk menolak mereka diterima,” jelasnya.

Sumber: Republika

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
News

BPK RI beri WTP ke-11 untuk Pemkab Pidie

POPULARITAS.COM – Pemkab Pidie raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas  laporan...

News

Terima WTP dari BPK RI, Bupati Abdya : Bukti tata kelola keuangan transparan

POPULARITAS.COM – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menorehkan prestasi membanggakan...

InternasionalNews

Demo Guru di Meksiko Jelang Piala Dunia: Urusan Kami Lebih Penting dari Sepak Bola

POPULARITAS.COM – Jelang dimulainya Piala Dunia 2026, situasi di ibu kota Meksiko...

News

BMKG: Aceh Masih Berpotensi Dilanda Hujan Lebat hingga Angin Kencang

POPULARITAS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I...

Exit mobile version