POPULARITAS.COM – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyatakan setuju dengan rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan sepeda motor listrik yang dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada guru-guru honorer di daerah. Yahya menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi agar aset yang sudah telanjur dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ujar Yahya, Jumat (19/6/2026).
Politikus Golkar itu menegaskan bahwa sejak awal dirinya tak sepakat dengan pengadaan motor listrik untuk SPPG karena tidak sesuai dengan kebutuhan operasional pengelola dapur program makan bergizi.
Dia juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait pengadaan motor listrik tersebut.
Akibatnya, fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana tidak dapat dilakukan secara maksimal.
Selain itu, Yahya menilai perusahaan yang melakukan pengadaan tidak profesional karena tidak ada dealer dan pusat layanan perbaikan kendaraan dari perusahaan tersebut.
“Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up,” ucap Yahya.
Terlepas dari hal itu, Yahya mendukung pandangan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari agar motor listrik tersebut tetap dimanfaatkan, karena telah dibayar menggunakan uang negara.
Diberitakan sebelumnya, Agustina Arumsari menyatakan motor listrik untuk operasional SPPG telah dibeli pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana dan harus dimaksimalkan kegunaannya.
Menurut dia, aset yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara harus dimanfaatkan secara optimal. Namun, BGN akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.
“Iya. Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan,” ujar Agustina usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).
Agustina menegaskan bahwa pemanfaatan tersebut tidak hanya berlaku untuk motor listrik.
Seluruh barang yang telah dibeli pada 2025 akan dievaluasi agar tetap dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, evaluasi juga akan dilakukan terhadap berbagai perangkat teknologi informasi dan barang pengadaan lainnya yang sempat menjadi sorotan.
“Tapi poinnya enggak cuma itu tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah telanjur dibayar (maka) dimaksimalkan,” kata dia.
Agustina menekankan, pemanfaatan barang-barang yang telah dibeli menjadi salah satu upaya BGN menyisir anggaran pada 2026.
Dengan langkah tersebut, pengadaan barang yang memiliki fungsi serupa tidak perlu kembali dilakukan.
“Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang ‘no’. Itu enggak ada lagi di 2026 lakukan,” kata dia.
Leave a comment