Bagikan Eks HGU untuk Dayah, Wali Kota Subulussalam Dinilai Tuntaskan Konflik Agraria

POPULARITAS.COM — Pemerintah kota subulussalam, memutuskan untuk mengembalikan penguasaan lahan Eks HGU yang dikuasi tidak sah kepada negara, lalu menghibahkannya kepada dayah, dan pesantrendi wilayah setempat.

Anggota DPR RI asal Aceh, Muslim Ayub, mengatakan ini merupakan kebijakan strategis yang berdampak luas, tidak hanya dalam penyelesaian konflik agraria, tetapi juga dalam penguatan sektor pendidikan keagamaan di Aceh.

“Ini bukan sekadar menyelesaikan sengketa lahan, tetapi juga membangun masa depan umat melalui penguatan lembaga pendidikan Islam. Dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang,” ujar politisi Partai NasDem, tersebut, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/1/2026).

Muslim Ayub, memberikan apresiasi terhadap langkah tegas dan progresif Wali Kota Subulussalam Rasyid Bancin (HRB) dalam menyelesaikan konflik agraria antara perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan masyarakat yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Anggota DPR-RI asal Aceh itu menilai, keberanian Pemerintah Kota Subulussalam mengambil alih lahan eks HGU yang dikuasai secara tidak sah, merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan rakyat serta penegakan prinsip keadilan agraria.

“Langkah yang diambil Wali Kota Subulussalam ini sangat berani dan konstitusional. Negara akhirnya hadir secara nyata untuk melindungi hak masyarakat atas tanah,” kata Muslim Ayub.

Muslim Ayub juga mengapresiasi keterlibatan aktif Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang turun langsung ke Subulussalam untuk memfasilitasi penyelesaian konflik.

Menurutnya, kolaborasi antara DPR RI dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan penyelesaian persoalan agraria yang kompleks.

Selain itu, ia menilai pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) oleh Pemerintah Kota Subulussalam sebagai langkah strategis untuk memastikan pengelolaan tanah berjalan tertib, adil, dan berkelanjutan ke depan.

“Model yang diterapkan di Subulussalam ini layak dijadikan contoh oleh daerah lain, khususnya di Aceh, dalam menyelesaikan konflik agraria tanpa gejolak sosial,” katanya.

Tak hanya itu, Muslim Ayub juga menyoroti keberhasilan Wali Kota HRB dalam membangun komunikasi efektif dengan pemerintah pusat, yang ditandai dengan kehadiran tiga menteri ke Subulussalam dalam agenda penanganan bencana dan ketahanan pangan.

“Ini menunjukkan bahwa Subulussalam kini memiliki posisi strategis dan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Kepemimpinan seperti ini patut diapresiasi, dan patut dicontoh skala nasional,” pungkasnya.