POPULARITAS.COM – Pemerintah pusat terus pacu percepatan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Meureudu. Pascabencana 2025 silam, kawasan ini telah menjadi perhatian Jakarta. Bahkan, anggaran miliran dikucurkan untuk mengerjakan proyek tersebut. Namun, banyaknya bangunan liar, membuat pekerjaan terkendala.
Penelurusan popularitas.com, Kemenpu telah mengalokasikan APBN 2026 sebesar Rp 100 miliar untuk proyek penanganan dua muara DAS Meureudu dan Beuracan tersebut. Dana itu dipecah dalam dua paket e-Purchasing.
Untuk itu, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mendatangi kawasan DAS Krueng Meureudu bersama Kapolres, untuk berbincang dan berdikusi dengan warga mencari jalan keluar.
Syibral Malasyi yang datang ke lokasi, Minggu (13/9/2026), ikut didampingi Plt Kepala Dinas PU Pidie Jaya. Di tempat itu, bupati memantau kemajuan pekerjaan normalisasi dan sekaligus berbincang dengan warga yang berdagang di kawasan Pantai Meurah Setia, seputaran DAS.
Kepada bupati, para pedagang keluhkan omset mereka yang terus menurun selama proyek berlangsung. Hal itu sebagai akibat banyaknya kendaraan roda empat hilir mudik mengangkut batu gajah ke muara tersebut.
Di dekat jembatan Kota Meureudu itu, Bupati berbicara langsung dengan sejumlah tokoh masyarakat agar penangan DAS tersebut dapat terus dilaksanakan dan meminta masyarakat bersinergi membangun daerah dalam upaya bangkit pasca bencana.
Tidak hanya itu, bahkan Sibral mendatangi pedagang di Pantai Meurah Setia untuk mendiskusikan sumber masalah tersebut. Kepada pedagang Sibral juga mengharapkan hal serupa.
Sibral kemudian pun kemudian membujuk para pedagang untuk mengambil tindakan yang bisa mengganggu pelaksanaan penanganan Krueng Meureudu.
“Saya sebagai bupati sudah berusaha meminta kepada pemerintah Pusat agar kerusakan Krueng Meureudu dapat ditangani. Dan Alhamdulillah sudah mulai ditangani. Jadi saya mohon tolong sama-sama kita jaga,” pinta Sibral.
Kepada Bupati pedagang memastikan tidak akan pernah menghambat pelaksanaan penanganan Krueng Meureudu. Hanya saja ia berharap bertemu pelaksna untuk menyampaikan keluhan pendapatan pedagang disebabkan damp truck yang hilir mudik itu.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengatakan, terdapat sekitar 50 meter bagian tebing di bawah jembatan yang belum dapat dikerjakan karena masih terdapat warung dan kios warga.
Kata Sibral, bangunan non permanen milik warga tersebut berada di area bantaran sungai dan perlu dibongkar agar pekerjaan penanganan tebing dapat dilanjutkan tanpa hambatan.
“Kalau ada warung yang di pinggir sungai itu perlu dibongkar. Mohon segera dibongkar supaya cepat pekerjaannya,” kata Sibral Malasyi, Sabtu (12/9/2026).
Penanganan Krueng Meureudu yang merupakan program yang diperjuangkan pemerintah Pidie Jaya pasca bencana hingga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.
Oleh sebab itu, bupati berharap seluruh pihak tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan. “Kita jemput paket normalisasi Krueng Meureudu ini susah payah kita jemput ke pusat. Jangan ada kendala di lapangan. Harus maksimal pekerjaan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Sibral juga meminta rekanan saat penanganan tidak terjadi penyempitan DAS Krueng Meureudu agar kapasitas sungai harus tetap dipertahankan untuk menjamin kelancaran aliran air. “Sungai sudah ada, jangan diperkecil. Kalau diperkecil, itu jadi masalah besar,” katanya.
Leave a comment