Home News BKKBN Perwakilan Aceh Sampaikan Perubahan Nomenklatur Kelembagaan kepada Pemerintah Aceh
News

BKKBN Perwakilan Aceh Sampaikan Perubahan Nomenklatur Kelembagaan kepada Pemerintah Aceh

Share
Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, menerima silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Safrina Salim, beserta jajaran, di ruang kerja Sekda Aceh, Selasa (15/9/2026). Foto : Humas Pemerintah Aceh | popularitas.com
Share

POPULARITAS.COM – Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, menerima silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Safrina Salim, beserta jajaran, di ruang kerja Sekda Aceh, Selasa (15/9/2026).

Dalam pertemuan itu, Safrina menyampaikan perkembangan sejumlah program BKKBN Perwakilan Aceh, termasuk capaian dalam pendataan yang menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi tercepat di Indonesia.

Ia juga menyampaikan permohonan dukungan Pemerintah Aceh terkait proses perubahan nomenklatur kelembagaan BKKBN yang telah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.

Menanggapi hal tersebut, Taufik menyatakan Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan terhadap proses tersebut. Ia menyampaikan, nomenklatur baru diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda Aceh untuk berkontribusi.

Lebih lanjut, Taufik juga menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara BKKBN dengan Pemerintah Aceh.

Ia menilai, keterbukaan informasi mengenai program yang dijalankan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui dan mengawal pelaksanaannya, sementara masyarakat juga memperoleh informasi yang memadai.

Selain itu, Taufik turut mengingatkan pentingnya sinkronisasi data sebagai dasar pelaksanaan berbagai program. Menurutnya, keselarasan informasi dan data antar lembaga diperlukan agar program yang dijalankan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih.

“Data harus kita sinkronkan, terutama untuk program-program yang akan dijalankan, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Koordinasi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar informasi yang kita miliki juga sama,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Hukum, perwakilan Biro Organisasi, serta perwakilan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh.

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
News

Tuding demo BEM UI untuk menjarah, Dokter Ayu dipecat dari Klinik First Care

POPULARITAS.COM – Manajemen Klinik First Care, akhirnya memberhentikan dr Ayu Bopha Devi...

News

Aroma kuah kari dan Shalawat Rasul untuk tanah Japakeh yang ingin bangkit

POPULARITAS.COM – Aroma kari menguar lebih dulu, jauh sebelum tenda-tenda itu tampak...

News

Dinilai tak layak, BGN tutup 2 ribu dapur MBG 

POPULARITAS.COM – Sebanyak lebih dari 2.000 dapur MBG di seluruh Indonesia, ditutup...

News

Komunitas pegiat sejarah dan budaya berduka, Piet Rusdi Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh meninggal dunia

POPULARITAS.COM – Komunitas pegiat sejarah dan budaya Aceh, Piet Rusdi meninggal dunia....

Exit mobile version