POPULARITAS.COM – Pemkab Pidie raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan pengelolaan keuangan tahun 2026. Penghargaan tersebut, kali ke-11 diberikan lembaga tinggi negara itu kepada kabupaten tersebut.
Anugerah WTP ke-11 untuk Pemkab Pidie itu, diserahkan langsung oleh BPK RI kepada Bupati Pidir Sarjani Abdullah pada satu acara di Banda Aceh, Kamis (4/6/2026).
Juru Bicara Pemkab Pidie Andi Firdhaus dalam keterangannya kepada popularitas.com menyebutkan bahwa, penghargaan WTP tahun 2026, kali ke-2 diterima oleh Bupati Sarjani Abdullah. Namun, secara keseluruhan, itu penghargaan ke-11 yang diterima oleh kabupaten ini.
“Penghargaan ini merupakan konsistensi dan komitmen Bupati Pidie dalam menjaga transparansi, integritas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus.
Bupati Sarjani turut memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie karena dalam mengelola keuangan negara dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga berhasil mempertahan prestasi tersebut.
Kata dia, capaian itu tentunya telah menempatkan Kabupaten Pidie sebagai salah satu daerah yang mampu menerapkan setiap aturan dalam pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan dalam kurun waktu yang panjang.
“Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kabupaten Pidie sendiri telah 11 kali meraih opini WTP secara berturut-turut atas hasil pemeriksaan laporan keuangan.
Mempertahankan WTP bukan hanya sebatas kebanggaan semata, namun juga bagian dari tanggung jawab atas penggunaan uang rakyat tersebut.
“Pencapaian ini juga hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintah daerah, dukungan DPRK, serta pengawasan dari berbagai pihak. Kita berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang,” ungkapnya.
Bupati Sarjani memiliki komitmen yang kuat untuk terus mempertahan tata cara pengelolaan uang daerah secara akuntabel dan transparan.
Selain itu, Pemerintah Pidie juga komit akan menindaklanjuti setiap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPK untuk memperkuat tata kelola administrasi dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Keberhasilan meraih opini WTP secara berkelanjutan menjadi salah satu indikator bahwa Pemkab Pidie mampu menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tambah Andi
Kepala Perwakilan BPK Aceh, Andrie Yogama, dalam sambutannya menyebutkan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
“Opini WTP merupakan pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Leave a comment