POPULARITAS.COM – Dinas PU Pidie, di tahun anggaran 2026, miliki pagu Rp91 miliar lebih. Namun, hingga memasuki semester ke-2 tahun ini, realisasi nol alias jalan ditempat. Belum ada satupun kegiatan di instansi tersebut yang ditender.
Dari penelusuran yang dilakukan popularitas.com, anggaran jumbo milik Dinas PU Pidie itu, terbagi dalam 45 paket proyek. Keseluruhanya dilakukan lewat mekanisme lelang.
Selain itu juga, Dinas PU Pidie miliki kegiatan sebanyak 200 paket yang dilakukan lewat pengadaan alngsung, alias PL. nilainya sebanyak 200 paket.
Kendati mengelola 45 paket tender yang sebagian paket diantaranya memiliki pagu anggaran “jumbo” mulai Rp 4 miliar hingga Rp 10 miliar lebih, ironis, hingga saat ini belum ada satupun kegiatan yang sudah selesai dilelang alih-alih mulai dikerjakan.
Kondisi tersebut seakan menunjukkan “lemahnya” kinerja Dinas PUPR Pidie dalam realisasi anggaran kegiatan pembangunan daerah setempat.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Pidie, Muntahar saat dikonfirmasi popularitas.com mengakui hingga penghujung triwulan ke II, belum ada satupun kegiatan fisik pembangunan daerah berbasis tender yang mulai dilaksanakan.
Ia mengaku dari 45 paket tender, Dinas Pidie baru menyerahkan lima dokumen tender proyek fisik ke UKPBJ, itupun diserahkan sekira pekan lalu atau pada penghujung Mei 2026.
Dia berdalih keterlambatan tersebut terjadi disebabkan adanya perubahan biaya atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan juga terlebih dahulu harus dilakukan review Inspektorat.
“Lima paket itu yang fisik. Tetapi Kalau yang perencanaan dan pengawasan sudah hampir semua,” klaim Plt Kadis PUPR Pidie, Muntahar, Rabu (3/6/2026) kemarin.
Muntahar sebut, belum dilelangnya lima paket oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagai penyebab pihaknya belum menyerahkan sisa 40 paket dokumen lelang lainnya.
“Kenapa baru lima (paket), bukan yang lain belum siap. Tetapi kalau memang lima (paket) ini sudah dimasukkan (diumumkan lelang) ini yang dibelakangnya masuk (diserahkan) terus. Barangnya (dokumen tender) sudah ada,” katanya.
“Kita begini, hari ini barangnya (dokumen tender) kopi paste, bisa disebut begitu. Kalau yang ini (lima paket) sudah beres yang lain kan tinggal masuk-masuk saja tidak susah lagi, cuma kopi paste,” tambahnya.
Meski sebelumnya ia sebut UKPBJ sebagai penyebab pihaknya belum serahkan seluruh dokumen proyek, namun ia kemudian sebut tidak bisa menyebut keterlambatan berada di intansi pelelangan itu.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kabag PBJ) Pidie, T Epi Iswari membantah, jika pihak belum dilelang lima paket yang diserahkan pada penghujunh Mei itu dijadikan sebagai penyebab Dinas PUPR tidak menyerahkan seluruh dokumen tender.
Apalagi sambung Epi, lima dokumen tender milik Dinas PU itu baru diserahkan pada penghujung Mei 2026 atau baru sekira satu pekan lebih.
“Baru akhir Mei kemarin diserahkan,” beber Kabag PBJ Pidie, T Epi Iswari saat dikonfirmasi popularitas.com, Kamis (4/6/2026).
Sebelum umumkan proses pelelangan, pihak kelompok kerja (pokja) terlebih dahulu harus melakukan review atas dokumen tender tersebut yang prosesnya memakan waktu sekira satu pekan.
Sejatinya sejak beberapa bulan lalu pihak UKPBJ sudah sering menginggatkan SKPK pemilik kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penyerahan dokumen tender sehingga proses pelelanggan pun dapat dipercepat.
Leave a comment