POPULARITAS.COM – Diberitakan popularitas.com sebelumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie Jaya, anggarkan Rp10 miliar untuk pengadaan benih udang dan ikan di kabupaten itu. Namun, data terbaru yang didapatkan media ini, jumlahnya jauh lebih besar, yakni capai Rp13,1 miliar.
Dari total Rp13,1 miliar itu, dibagi dalam bentuk 93 paket PL dan dua kegiatan melalui e-purchasing. Keseluruhan untuk beli benih, seperti udang, ikan, tiram, dan kepiting.
Untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan, terdapat juga pagu anggaran senilai Rp485,5 juta.
Sebaran data kecamatan penerima manfaat paket benih bersumber pokir anggota DPRK Pidie Jaya
Data dihimpun popularitas.com, dari total 95 paket PL, sebanyak 92 diantaranya dengan total anggaran Rp 12.702.918.600 pekerjaan APBK non tender itu tersebar di delapan kecamatan.
Wilayah Kecamatan Bandar Baru mendapat post anggaran terbesar yang nilainya capai Rp 4.523.579.100 dengan jumlah paket 35 paket PL. Sebanyak 33 diantaranya paket pengadaan dan pembayaran benih udang, ikan, budidaya kepiting dan tiram.
Panteraja senilai Rp 300 juta untuk tiga paket pengadaan jaring dan bening udang. Kemudian Trienggadeng sebesar Rp 2.784.768.000 untuk 19 paket PL, 14 diantaranya pengadaan dan pembayaran bibit.
Meureudu sebesar Rp 2.023.116.000 yang dikerjakan dalam 13 paket, 11 diantaranya pengadan benih dan pembayaran. Selanjutnya Kecamatan Meurah Dua dengan nilai Rp 653.484.000 untuk enam paket pengadaan benih, pakan dan pembayaran.
Kecamatan Ulim Rp 1.458.504.000 untuk sembilan paket pengadaan dan pembayaran benih dan satu pengadaan sarana dan prasarana (Sarpras).
Kecamatan Jangka Buya dapat alokasi Rp 958.467.500, untuk 5 paket pengadaan dan pembayaran benih dan satu Sarpras. Dan Kecamatan Bandar Dua hanya satu paket Rp 100 juta.
Dari total anggaran Rp 13,1 miliar itu kegiatan pengadaan dan pembayaran dengan judul pengadaan benih maupun bibit udang, ikan dan pakan mendominasi proyek PL ala DKP Pidie Jaya dengan total akumulasi pagu anggaran Rp 10.668.943.600.
Anggaran jumbo untuk pengadaan dan pembayaran bibit itu kemudian dipecah-pecah dalam 72 paket proyek non tender itu kendati kegiatan tersebut serupa.
Diduga pemecahan anggaran pengadaan bibit, benih sebesar Rp 10,6 miliar menjadi 70 an paket itu dengan anggaran perpaket paling besar Rp 200 juta itu dilakukan untuk hindari tender.
Pasal 20 ayat (2) huruf d Perpres No 46 Tahun 2025 perubahan kedua atas Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa menegaskan, dalam melakukan pemaketan dilarang memecah pengadaan barang dan jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender maupun seleksi.
Di lokasi Gampong Udeung, Kecamatan Bandar Baru contohnya, di desa tersebut terdapat empat paket PL, bibit udang dan lele dengan total anggaran Rp 450 juta.
Penjelasan Kepala DKP Pidie Jaya
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie Jaya, Fajri saat dikonfirmasi popularitas.com membantah, pemecahan paket pengadaan bibit ikan, udang budidaya dengan total anggaran Rp 10 miliar lebih yang merupakan Pokir DPRK setempat dalam 70 paket itu dilakukan untuk hindari tender.
“Bukan,” bantahnya, Jumat (4/9/2026) beberapa hari lalu.
Dalihnya, pelaksanaan kegiatan yang pengadaannya melalui tender lebih rumit dilaksanakan ketimbang PL yang penerimanya hanya satu kelompok dengan jumlah anggota 10 orang.
Kilahnya lagi, secara teknis, sebelum benih disalurkan untuk “dihamburkan” ke untuk didistribusikan kepada para petani dan petambak budidaya terlebih dahulu harus dilakukan persiapan lahan.
Fajri bahkan berandai-andai dengan menyebutkan, jika kegiatan yang merupakan usulan Pokir DPRK Pidie Jaya itu digabung untuk dapat ditender akan berpontensi gagal dengan dalih luas area lahan budidaya jauh lebih besar melalui tender ketimbang PL yang anggarannya hanya Rp 200 juta perpaket.
“Kalau paket ini (pengadaan bibit) gabung (tender) justru kewalahan pengadaan besar. Maksudnya begini katakalan satu orang lahanya setengah hektar, kalau satu kelompok 5 hektar. Kalau digabung supaya lelang minimal tiga kelompok kan jadi 15 hektar. 15 hektar ini lebih rumit dalam waktu bersama persiapan lahan,” kira-kira Fajri.
Selain itu tambah Fajri, keseluruhan paket pengadaan bibit udang dan ikan itu merupakan pokok pikiran (Pokir) DPRK Pidie Jaya. ”Semua (pengadaan benih di DKP) Pokir itu,” ungkap Fajri.
Leave a comment