POPULARITAS.COM – Kebijakan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin, yang mengalokasikan sekitar Rp 200 juta dari APBK 2026 untuk tampil di media nasional di Jakarta menuai sorotan tajam.
Langkah itu dinilai lebih mengutamakan panggung pencitraan dibanding membenahi persoalan mendasar di daerah.
Ketua Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA), Miswar, menilai penggunaan anggaran tersebut menunjukkan prioritas pemerintah daerah yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Ini sangat kita sayangkan. Di tengah kondisi anggaran daerah yang sedang defisit, justru Rp200 juta dihabiskan untuk kepentingan pencitraan. Anehnya, yang berkembang di masyarakat seakan-akan beliau diundang ke Jakarta, padahal faktanya menggunakan anggaran daerah,” kata Miswar kepada awak media melalui keterangan tertulisnya, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, Rp200 juta bukanlah angka kecil bagi daerah. Anggaran sebesar itu seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat, seperti membantu pelaku UMKM atau menutupi sisa utang daerah yang hingga kini belum terselesaikan akibat defisit anggaran.
“Uang itu uang rakyat. Seharusnya diprioritaskan untuk hal yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar tampil di layar televisi nasional. Rp200 juta itu uang rakyat, bukan uang pribadi untuk kepentingan elektabilitas,” tegasnya.
Menurut Miswar, apa yang disampaikan di media nasional tersebut dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
Ia juga menyinggung kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya yang dinilai belum sepenuhnya stabil. Sejumlah posisi strategis, seperti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PUPR, hingga jabatan kepala bidang (kabid) dan kepala seksi (kasi), hingga kini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Selain itu, Miswar juga menyoroti kebijakan mutasi pegawai yang dinilai sarat kepentingan politik pasca Pilkada lalu. Ia menyebut sejumlah aparatur yang sebelumnya berseberangan secara politik justru dipindahkan jauh dari domisilinya.
“Misalnya ada yang tinggal di Blangpidie dipindahkan ke Babahrot, ada juga ke Lembah Sabil, begitu juga sebaliknya ada yang tinggal di Lembah sabil pindah ke kuala Batee dan Babahrot, yang waktu tempuhnya bisa sampai 30 menit lebih. Ini juga dipertanyakan,” paparnya.
Menurut Miswar, kondisi tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Bupati yang disampaikan di televisi nasional.
“Di televisi beliau mengatakan semua dirangkul. Faktanya justru sebaliknya. Mereka yang mengkritik atau berbeda pilihan politik malah merasa dizalimi,” ujarnya.
Kondisi itu, kata dia, menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Birokrasi sendiri belum sepenuhnya tertata, masih banyak jabatan penting berstatus Plt. Dalam situasi seperti ini, seharusnya fokus pemerintah adalah memperkuat internal pemerintahan, bukan sibuk membangun panggung dan pencitraan di luar daerah,” jelasnya.
Selain itu, Miswar juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan peran media lokal yang selama ini aktif menyuarakan persoalan masyarakat di Abdya.
“Wartawan lokal selama ini menjadi penghubung suara rakyat. Jangan sampai muncul kesan pemerintah lebih senang dipuji di luar, tapi kurang nyaman dengan kritik dari rumah sendiri,” pungkasnya.
Leave a comment