POPULARITAS.COM – Beijing angkat bicara soal permintaan Amerika Serikat kepada Indonesia terkait blanket overflight clearance — izin terbang menyeluruh bagi pesawat militer AS di wilayah udara Indonesia. China menilai, jika permintaan itu dikabulkan, Indonesia berpotensi melanggar Piagam ASEAN yang mengatur perlindungan kedaulatan negara anggota lain.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara secara eksplisit mengatur tanggung jawab bersama negara-negara anggota dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kemakmuran kawasan.
Piagam tersebut juga melarang negara anggota terlibat dalam kebijakan atau kegiatan apa pun — termasuk penggunaan wilayahnya sendiri — yang dapat mengancam kedaulatan dan integritas wilayah negara anggota lain.
Dikutip dari Global Times, Sabtu, 18 April 2026, Guo menyatakan: “Kami secara konsisten percaya bahwa kerja sama pertahanan dan keamanan antar negara tidak boleh menargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga mana pun, juga tidak boleh mempengaruhi perdamaian dan stabilitas regional.”
Posisi Strategis Indonesia di Tengah Rivalitas AS-China
Pernyataan Beijing ini tidak lepas dari posisi geografis Indonesia yang sangat strategis. Wilayah Indonesia berada di pintu masuk selatan Laut China Selatan, berdekatan dengan Kepulauan Natuna, sekaligus menjadi penghubung antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Dari wilayah udara Indonesia, pesawat militer dapat menjangkau berbagai titik krusial di Asia Tenggara, termasuk kawasan Laut China Selatan yang selama ini menjadi arena persaingan pengaruh antara Washington dan Beijing.
Baca juga: Durian Indonesia diminati warga China, ekspor capai 4,07 ribu ton
China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan, sementara Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei memiliki klaim yang saling tumpang tindih. AS, di sisi lain, berkepentingan menjaga laut tersebut sebagai jalur navigasi bebas bagi manuver militernya dari Pasifik menuju Timur Tengah.
Beijing Akui Komunikasi Antarkementerian sebagai Hal Wajar
Meski memberikan peringatan keras, Guo tetap mengakui bahwa komunikasi antarkementerian dalam proses perumusan kebijakan adalah hal yang lumrah.
Dikutip dari Global Times, Guo menyampaikan: “Komunikasi antar kementerian merupakan hal yang lazim dalam proses perumusan kebijakan.”
Pernyataan China ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Asia Tenggara, seiring upaya AS yang terus memperkuat jaringan kerja sama pertahanannya di wilayah Indo-Pasifik. (hsn)
Sumber: rmol.id
Pejabat Konoha mmg hrs disekolahkan dl, tlg China utk membilbelnya agar mereka paham, jgn hny MBG trs yg mrk ketahui.