BANDA ACEH (popularitas.com) – Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri mengingatkan kepada seluruh PNS di jajarannya agar tidak terlibat dalam politik praktis, terlebih saat mendistribusikan bantuan, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal itu diingatkan Alhudri untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya penyelewengan sehingga membuat bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.
“Jangan sekali-kali mempolitisir bantuan pemerintah,” tegas Alhudri dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin di salah satu hotel di Banda Aceh, Kamis, 28 Maret 2019.
Menurut Alhudri, kemiskinan di Aceh merupakan salah satu permasalahan yang mendasar, di samping persoalan lainnya yang terus ditangani pemerintah. Saat ini, persentase kemiskinan Aceh masih tergolong tinggi, yaitu peringkat ke enam secara nasional.
“Itu hasil publikasi dari BPS (Badan Pusat Statistik). Kemiskinan menjadi perhatian serius kita (Pemerintah Aceh saat ini untuk diatasi. Caranya adalah dengan melakukan berbagai program pemberdayaan fakir miskin yang harapannya dapat mengurangi angka kemiskinan di Aceh,” ujar Mantan Plt. Bupati Aceh Tengah itu.
Di antara program pemberdayaan bagi fakir miskin di Dinas Sosial Aceh dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial adalah Bantuan Usaha Ekonomi Produkti (UEP), Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
Sementara untuk mewujudkan program tersebut dibutuhkan semangat yang tinggi, tekat yang kuat, dan kesadaran serta kekompakan yang maksimal dalam bekerja.
“Kesatuan langkah dan keterpaduan dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin sangat diperlukan untuk mewujudkan ekonomi keluarga fakir miskin dan meningkatnya kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial,” katanya.(RIL)
