POPULARITAS.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat Daya (Abdya) menahan seorang pemilik toko obat berinisial Ns (44) yang diduga melakukan tindak pidana kefarmasian dengan menjual obat keras tanpa izin resmi.
Penahanan dilakukan setelah proses penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Aceh Selatan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Abdya.
Proses tersebut berlangsung di Ruang Tahap II Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Abdya, Selasa (3/2/2026).
Jaksa Penuntut Umum Kejari Abdya, Intan Viola SH, menjelaskan bahwa tersangka diduga menjalankan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian maupun kewenangan yang sah.
“Tersangka tidak memiliki kompetensi serta izin untuk praktik kefarmasian. Obat-obatan yang dijual merupakan obat keras yang seharusnya hanya boleh diedarkan melalui apotek dan di bawah pengawasan apoteker,” ujar Intan, Rabu (4/2/2026).
Dari hasil penyidikan, petugas Loka POM Aceh Selatan menyita 112 jenis obat keras dari toko milik tersangka yang berlokasi di Kecamatan Kuala Batee.
Obat-obatan tersebut ditandai dengan logo huruf “K” dalam lingkaran merah, yang berarti hanya dapat diserahkan berdasarkan resep dokter serta di bawah pengawasan tenaga kefarmasian.
“Obat berlogo K dengan lingkaran merah termasuk golongan obat keras. Penyerahannya wajib menggunakan resep dokter, sehingga tidak boleh diperjualbelikan secara bebas di toko obat,” jelasnya.
Sebelum penindakan hukum dilakukan, katanya, toko obat milik Ns sebenarnya telah mendapat peringatan dari petugas Loka POM pada September 2025 saat pengawasan rutin peredaran obat di Abdya.
Namun, dalam pengawasan lanjutan pada 27 Oktober 2025, petugas kembali menemukan tersangka masih memperjualbelikan obat keras tersebut.
“Berdasarkan temuan itu, penyidik segera menyita sediaan farmasi yang selanjutnya ditetapkan sebagai barang bukti dalam perkara ini,” pungkasnya.
Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Leave a comment