Home Hukum Kajati Aceh: SPPD fiktif di Simeulue diotaki oleh ketua DPRK
HukumNews

Kajati Aceh: SPPD fiktif di Simeulue diotaki oleh ketua DPRK

Share
Jaksa tahan lima tersangka kasus korupsi Rp49,1 miliar di Aceh Utara
Ilustrasi korupsi (merdeka.com)
Share

POPULARITAS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan enam tersangka dugaan tindak pidana korupsi belanja perjalanan dinas dan kursus singkat di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue dengan total kerugian negara Rp2,8 miliar.

Mereka adalah A (61), laki-laki, pensiunan PNS, selaku pengguna anggaran; MEP (47), laki-laki, PNS selaku pejabat pengelola keuangan; R (49), laki-laki, PNS selaku bendara pengeluaran; M (64), perempuan, selaku Ketua DPRK Simeulue 2014-2019.

Berikutnya, IR (35), laki-laki, selaku anggota DPRK Simeulue periode 2014-2019 dan 2019-2024; dan PH (46), laki-laki selaku anggota DPRK Simeulue 2014-2019 dan Wakil Ketua DPRK Simeulue 2019-2021 serta anggota DPRK Simuelue 2021-2024.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Bambang Bachtiar dalam konferensi pers, Jumat (22/7/2022) menyebutkan, SPPD fiktif itu diinisiasi atau diotaki oleh tersangka M selaku ketua DPRK Simeulue periode 2014-2019.

Hal itu bermula pada Januari 2021, di mana tersangka M mengarahkan tersangka R (Bendahara Pengeluaran Sekwan DPRK Simeulue tahun 2019) untuk menghubungi MRL guna melakukan permintaan penyediaan tiket pesawat dan bill hotel fiktif.

“Permintaan tiket pesawat dan bill hotel fiktif itu dengan diketahui oleh tersangka A (PA Sekwan DPRK 2019) untuk menghubungi saksi berinsial MRL,” kata Bambang Bachtiar.

Adapun biaya untuk pembuatan tiket pesawat dan bill hotel fiktif, kata Bambang Bachtiar, sejumlah Rp300 ribu untuk setiap orang dalam surat tugas perjalanan dinas luar daerah. Biaya tersebut dinikmati oleh saksi MRL.

“Tersangka M dan tersangka IR (anggota DPRK Simeulue 2019-2024) juga melakukan komunikasi dengan saksi MRL untuk menyediakan  tiket pesawat dan bill hotel fiktif/mark up tiket pesawat dan bill hotel fiktif,” jelas Bambang Bachtiar.

Keenam tersangka itu, tambah Bambang Bachtiar telah menggar Pasal 2 Jo Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Kita akan terus pendalaman perkara ini dan tak tertutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya,” pungkas Bambang Bachtiar.

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
News

Dinas PUPR Pidie belum serahkan dokumen proyek paska bencana Rp10 miliar untuk di lelang

POPULARITAS.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie, hingga akan...

EdukasiNews

Terima Audiensi LLDIKTI, Wagub Fadhlullah Dorong Penguatan SDM dan Kolaborasi dengan PTS

POPULARITAS.COM – Pemerintah Aceh menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan kunci kemajuan...

News

Pascamutasi, Dinas “Basah” di Pidie Masih Lowong Pimpinan

POPULARITAS.COM – Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, merombak 45  pejabat tingkat eselon II,...

News

Ketua DPR Aceh Zulfadhli hadiri peringatan HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya

POPULARITAS.COM – Ketua DPR Aceh Zulfadhli, Minggu 19 Juli 2026 malam, hadiri...

Exit mobile version