POPULARITAS.COM – Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio (MDS), terhadap David Latumahina beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Tidak menyeret persoalan itu ke hukum, namun jauh telah mengegerkan publik tanah air.
Awalnya, persoalan ini terkesan biasa saja, dan nyaris tidak menjadi perhatian para pejabat di negeri ini. Namun, kekuatan netizenlah yang kemudian membongkarnya. Di platform media sosial twitter, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh MDS bahkan menjadi trending topik, dan para pengguna internetlah yang kemudian membongkar tentang siapa MDS, dan keluarganya.
Tidak cukup sampai di situ, netizen juga mengungkap praktek dan gaya hedonis MDS, serta membongkar harta kekayaan keluarganya yang sangat fantastis.
Terungkapnya sosok ayah MDS, yakni Rael Alun Trisambodo yang merupakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan RI, dengan nilai kekayaan yang fantastis, serta perilaku Mario yang sadis, dan gaya hidup hedonis istrinya, mendorong netizen bersuara lantang untuk tidak membayar pajak.
Di twitter, para netizen mengunggah gaya hidup Rafel, MDS dan istrinya yang penuh kemewahan, dari properti rumah yang tersebar dari Jakarta, Jogyakarta, hingga Manado.
Berbagai mobil mewah yang terpajang di garasi, serta tas-tas bermerek dan mahal yang dikenakan istri Rafael Alun.
Celoteh netizen ini tak ayal membuat pejabat negeri ini gerah, dari KPK yang bersuara akan periksa harta kekayaan Rafael Alun, hingga DPR RI yang akan panggil Dirjen Pajak, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani yang harus repot memberikan banyak penjelasan.
Buntut dari kekuatan Netizen memaksa Menteri Keuangan Sri Mulyani memecat Rafael Alun dari jabatannya di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Dan lantas, membuat ayah dari MDS itupun terpaksa mundur dari ASN yang dia ungkap lewat video.
Gerakan #StopBayarPajak yang disuarakan netizen ini, semakin membuat Sri Mulyani galau, dan Lantas Ia dengan buru-buru klub motor gede milik Direktorat Jenderal Pajak dibubarkan.
Dari kasus MDS dan David Latumahina, kita melihat bahwa peran netizen Indonesia sangat powerfull, dan bisa memaksa para pejabat di negeri ini untuk melakukan perubahan fundamental.
Suara-suara para netizen Indonesia yang di gaungkan lewat platform media sosial, terbukti bisa efekti. Untuk itu, kekuatan ini harus dijaga, dan diarahkan untuk sesuatu perubahan yang lebih subtansial, agar sistem penyelenggaran negara mendapatkan kontrol publik. (***EDITORIAL)
