POPULARITAS.COM – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) siap membantu persoalan tumpang tindih antara kawasan transmigrasi dan kawasan hutan yang menjadi ganjalan dalam pembangunan di daerah.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat menerima Bupati Bener Meriah, Provinsi Aceh, Tagore Abubakar di Kantor Kementrans, Kalibata, Jakarta, (15/10/2025).
Di Kabupaten Bener Meriah, ada dua kawasan transmigrasi dengan 575 kepala keluarga (KK), yakni di Pintu Prime Gayo dan Samar Kilang. Adapun potensi pertanian di dua kawasan transmigrasi itu, seperti padi, jagung, kopi, lada, kakao, dan sawit.
Bupati Tagore Abubakar datang ke Jakarta untuk menuntaskan berbagai persoalan di kawasan transmigrasi di Bener Meriah.
Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi karena adanya tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan.
Tagore menyebutkan, bila tumpang tindih lahan itu tidak tuntas, proses selanjutnya akan menjadi tersendat.
“Kami datang ke Jakarta dengan keseriusan agar masalah ini bisa cepat tuntas dan dukungan dari Bapak Wamen kami nantikan,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (17/10/2025).
Adapun dukungan dari Kementrans untuk Bener Meriah tengah direalisasikan dengan meningkatkan produksi komoditas unggulan, yakni kopi dan padi, serta menggenjot pemasaran.
Peningkatan produksi itu dilakukan melalui pengembangan agroindustri dengan memanfaatkan fasilitas bantuan pascapanen dan kemitraan.
“Upaya ini dibarengi dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), kewirausahaan, dan fasilitasi kelembagaan,” jelas Tagore.
Beberapa hari sebelumnya, Kementrans mengadakan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan dan Penerbitan Sertifikat Tanah Transmigrasi Mendukung Trans Tuntas Tahun 2025. Rapat itu membahas target penyelesaian sertifikat lahan di kawasan transmigrasi sebanyak 13.751 bidang. Adapun 6.615 lahan sudah mendapatkan sertifikat hak milik (SHM).
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengatakan, Kementrans menargetkan permasalahan tumpang tindih kawasan selesai pada Desember 2025. Menurutnya, tumpang tindih kawasan transmigrasi dengan lahan kehutanan dan taman nasional sudah terselesaikan saat Kementrans dan Komisi V DPR RI melakukan rapat kerja.
Dalam rapat kerja itu, Komisi V DPR RI meminta seluruh kawasan hutan yang berada di kawasan transmigrasi harus dilepaskan status kawasan hutannya. Permasalahan pertanahan harus segera dituntaskan agar ke depannya tidak menimbulkan konflik sosial.
Lebih lanjut, Viva meminta Bupati Tagore segera mengirimkan dokumen yang ada untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pertanahan di Bener Meriah. “Dokumen tersebut nanti akan kami koordinasikan dengan kementerian terkait untuk dicarikan solusinya,” ujarnya.
Dia menegaskan, Kementrans tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Kehutanan, terutama bila ada masalah tumpang tindih lahan.
Leave a comment