POPULARITAS.COM – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh-Sumatra mendesak pemerintah pusat menetapkan bencana ekologis yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera sebagai bencana nasional.
Desakan tersebut kembali disampaikan karena proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dinilai belum berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. Padahal, sudah satu tahun sejak bencana melanda, masih banyak persoalan pemulihan yang belum mendapatkan kepastian.
Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Aceh yang juga Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab atas penanganan bencana yang dinilai belum memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Kita mendesak agar negara bertanggung jawab atas kegagalan penanganan bencana selama hampir satu tahun ini,” kata Alfian dalam konferensi pers di Warung Kopi Sirnagalih, Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).
Menurut Alfian, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh belum berjalan sesuai kebutuhan warga. Bahkan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek mitigasi dan keberlanjutan lingkungan.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur sungai yang seharusnya mengedepankan pendekatan ekologis, bukan sekadar pekerjaan fisik. Sebab, sejumlah infrastruktur yang telah dibangun kembali justru mengalami kerusakan ketika banjir kembali terjadi.
Alfian menyebutkan terdapat sekitar 44 ruas sungai yang terdampak bencana. Beberapa infrastruktur sungai yang sebelumnya telah selesai dibangun bahkan kembali rusak akibat banjir kembali terjadi di wilayah yang sama.
Salah satu contoh terdapat di Kabupaten Gayo Lues. Di daerah itu, pembangunan infrastruktur sungai menggunakan anggaran APBN senilai sekitar Rp7 miliar menjadi sorotan.
Berdasarkan penelusuran MaTA, Bupati Gayo Lues juga telah menyampaikan protes kepada pihak Pekerjaan Umum (PU) karena pembangunan tersebut dinilai memperkecil lebar sungai dibandingkan kondisi sebelumnya.
“Kondisi itu dikhawatirkan berdampak terhadap pembangunan dan membuat pekerjaan yang dilakukan menjadi sia-sia,” ujarnya.
Alfian menilai pemerintah belum memiliki skala prioritas yang jelas dalam pemulihan pascabencana. Seharusnya, pemulihan kawasan ekologis yang rusak, terutama daerah aliran sungai (DAS), menjadi prioritas agar banjir tidak terus berulang meskipun hujan turun dengan intensitas rendah.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan lahan persawahan dan perkebunan masyarakat kembali produktif sehingga warga dapat memulihkan mata pencaharian mereka.
Namun, menurutnya, upaya pemulihan tersebut belum berjalan sebagaimana diharapkan. Sejumlah pekerjaan yang terlihat justru sebatas pemasangan batu dan bronjong di beberapa aliran sungai, termasuk di Aceh Utara dan Gayo Lues.
“Kalau kita berdiskusi dengan teman-teman di bidang konstruksi, pekerjaan seperti itu sebenarnya sangat rawan dan tidak akan bertahan lama,” katanya.
Ia juga menyoroti belum adanya kepastian dari pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mengenai target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Hingga kini, kata Alfian, masyarakat belum mendapatkan kepastian kapan sungai kembali normal, hunian tetap dibangun, warga yang tinggal di zona merah direlokasi, serta lahan persawahan dan perkebunan kembali pulih.
Ia menilai pemerintah daerah terkesan hanya menunggu arahan pemerintah pusat. Padahal, pemerintah daerah seharusnya lebih aktif menyampaikan kebutuhan dan mendesak pemerintah pusat memberikan kepastian penanganan bencana.
Alfian mengatakan Pemerintah Aceh juga belum pernah secara terbuka meminta pemerintah pusat menetapkan bencana ekologis di Aceh sebagai bencana nasional.
Menurutnya, kondisi masyarakat di sejumlah wilayah terdampak masih memprihatinkan. Bahkan, berdasarkan perkembangan terakhir, masih terdapat warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat bencana.
“Sudah satu tahun ruang pendidikan mereka masih berada di bawah tenda. Saya pikir ini sudah sangat parah,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah terbuka kepada masyarakat apabila memang tidak memiliki kapasitas untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan begitu, pemerintah pusat dapat mengambil langkah lebih konkret untuk memastikan pemulihan masyarakat terdampak.
Dalam pernyataan sikapnya, koalisi menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana ekologis di Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional.
Kedua, meminta Pemerintah Aceh secara terbuka menyampaikan keterbatasan kapasitas dalam menangani percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta segera mengusulkan penetapan status bencana nasional kepada pemerintah pusat.
Ketiga, mendesak pemerintah mempercepat pemulihan dengan memastikan seluruh korban mendapatkan hak atas tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan pemulihan mata pencaharian.
Keempat, meminta pemulihan ekologis dilakukan secara menyeluruh, terutama di kawasan hutan, daerah aliran sungai, wilayah hulu, serta kawasan yang mengalami kerusakan lingkungan.
Koalisi juga menuntut audit dan evaluasi terhadap perizinan serta aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
Selain itu, mereka mendesak penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan.
Tuntutan terakhir berkaitan dengan transparansi anggaran penanggulangan dan pemulihan bencana. Pemerintah diminta membuka informasi mengenai alokasi, realisasi, kebutuhan anggaran hingga sumber pembiayaan agar dapat diawasi masyarakat.
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh-Sumatra terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, LBH Banda Aceh, HAkA, WALHI Aceh, MaTA, KontraS Aceh, dan YKPI.
Leave a comment