POPULARITAS.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRK Pidie Jaya, mengkritisi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati setempat Tahun Anggaran 2026.
Kritikan itu disampaikan Banggar dalam sidang Paripurna DPRK Pidie Jaya, tentang LPKJ Bupati, Selasa (5/5/2026).
Ketua DPRK Pidie Jaya, A Kadir Jailani hadir dalam paripurna tersebut.
Lembaga legislatif itu menilai, secara umum dokumen LKPJ disusun sesuai ketentuan. Hanya saja terdapat sejumlah persoalan serius yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Pidie Jaya.
Persoalan fundamental yang masih tercecer di Pidie Jaya yang musti diperhatikan Bupati Syibral itu diantaranya, lemahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), masalah lingkungan hingga ketersediaan lapangan kerja.
Sektor PAD Pidie Jaya TA 2025, realisasinya jauh dari yang ditargetkan. Dimana pemasukan daerah dari sektor tersebut hanya Rp117,58 miliar dari target sebesar Rp151,29 miliar, atau hanya terealisasi atau 77,72 persen.
“Sejumlah OPD bahkan masih mencatat realisasi PAD di bawah 50 persen, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap target dan potensi sumber pendapatan daerah,” ujar anggota Banggar Ammar.
Oleh karena itu, Bupati Pidie Syibral diminta perlu segera bertindak untuk membenahi guna mengoptimalkan PAD sehingga realisasi dapat tercapai secara maksimal.
Sektor lingkungan, dewan melihat ada ketidak mampuan atau ketidakjelasan dalam penataan lingkungan di Pidie Jaya, yang dibuktikan tandai dengan masih banyaknya sungai dan fasilitas umum yang dijadikan tempat pembuangan sampah.
“Penanganan sektor lingkungan harus dioptimalkan, baik dari sisi kebijakan, penganggaran, maupun penegakan aturan, dengan melibatkan berbagai pihak,” ungkapnya.
Secara grafik, pastisipasi angkatan kerja menunjukkan peningkatan yang mencapai 60,31 persen. Hanya saja, disaat yang bersamaan justru tidak mampu dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja.
“Lapangan kerja masih relatif stagnan, sementara jumlah angkatan kerja terus bertambah setiap tahun. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah,” beber Ammar.
Untuk itu, Bupati Pidie Jaya, Syibral Malasyi didesak untuk mengambil langkah nyata, baik itu pembentukan unit pelatihan kerja guna meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal.
Legislatif juga juga mengkritisi menjamurnya Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOTK). Mereka meminta bupati untuk mengevaluasi SOTK-SOTK yang tidak efektif.
Kendati demikian, dewan tetap mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang dinilai cukup responsif dalam menjalankan program pembangunan di tengah keterbatasan anggaran, termasuk dampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025.
Leave a comment