POPULARITAS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Martini, mengkritik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta kinerja lembaga legislatif yang dinilai belum sepenuhnya menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
Martini menegaskan bahwa DPRA sebagai lembaga perwakilan rakyat harus menjaga marwah dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah secara maksimal.
“DPRA ini adalah perwakilan rakyat bukan justru DPRA ini adalah lembaga yang melindungi mafia dan bandit-bandit. Harapan kita APBA adalah uang rakyat bukan uang warisan pejabat,” kata Martini, dalam rapat Paripurna DPRA, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRA seharusnya memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Martini, juga menyoroti minimnya respons lembaga DPRA terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor. Menurut dia, hingga kini belum terlihat langkah nyata dari pimpinan lembaga dalam merespons kebutuhan para korban.
“Selama banjir ini saya melihat tidak ada pergerakan dari lembaga DPRA. Kami kecewa. Tidak ada keterpihakan anggaran terhadap korban banjir dan longsor,” ujarnya.
Martini menggambarkan kontras antara kondisi para wakil rakyat yang bekerja di ruang ber-AC dengan masyarakat yang terdampak bencana dan harus bertahan di pengungsian dengan kondisi terbatas.
“Bagaimana masyarakat kita di bawah tenda mereka makan seadanya bahkan uang jajan anak saja tidak ada,” ujarnya.
Martini mengingatkan seluruh anggota DPRA agar kembali pada sumpah jabatan yang telah diikrarkan saat pelantikan, yakni mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Tapi kita lihat di lembaga ini ada yang merasa ini adalah lembaga milik pribadi dan ada yang merasa ini adalah kelompok, sehingga muncul isu-isu negatif di luar,” pungkasnya.
Leave a comment