MaTA minta Pemkab Pidie batalkan proyek pembangunan MPP Pidie Rp7,2 miliar

POPULARITAS.COM – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyorot sistem penganggaran dana DOKA 2025 di Kabupaten Pidie, yang lebih memprioritaskan pembangunan baru gedung birokrasi berdalih Mal Pelayanan Publik (MPP) ketimbang membangun jalan yang rusak parah selama bertahun-tahun.

Kebijakan tersebut seakan menunjukkan, pemerintah setempat tidak memahani arah penggangaran berdasarkan skala prioritas.

“Dalam proses penganggaran itu Pemkab Pidie seharusnya melihat skala prioritas. Kalau untuk gedung MPP baru dengan anggaran awal Rp 7,2 miliar itu aneh,” kata Koordinator MaTA Alfian, dalam keterangannya kepada popularitas.com, Sabtu (19/7/2025).

Pernyataan Alfian tersebut bukan tanpa dasar. Soalnya terdapat ruas jalan sepanjang 8 kilometer di wilayah Pasi Lhok menuju pusat Kecamatan Kembang Tanjong yang dilaporkan mengalami kerusakan parah selama 15 tahun lebih yang seharusnya menjadi priotas dalam penganggaran.

Namun sambung Alfian, hingga saat ini, Pemerintah Pidie seakan “abai” terhadap pembangunan jalan Pasi Lhok Kembang Tanjong itu malah lebih memilih bangun gedung baru Rp 7,2 miliar.

“Ini Pemerintah Pidie telah memiliki berbagai gedung, kalau anggaran kembali dialokasikan untuk pembangunan gedung, takutnya gedungnya nanti malah disfungsional. Seharusnya memaksimalkan gedung yang telah ada,” kata Alfian.

Jelas Alfian, pengalokasian anggaran untuk pembangun jalan, seharusnya menjadi skala prioritas. Hal itu disebabkan infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi masyarakat, baik untuk memudahkan jalur transportasi bagi warga, memudahkan akses untuk ekonomi maupun pendidikan, terutama bagi anak anak akses jalan ke sekolah.

“Ini ada jalan Pasi Lhok yang diketahui telah rusak para selama 15 tahun lebih. Padahal jalan itu merupakan infrastruktur yang paling mendasar dalam perputaran ekonomi masyarakat. Selain itu dengan kondisi jalan yang mulus, para pelajar saat ke sekolah juga tidak harus melewati jalan rusak yang terkadang saat musim hujan becek,” jelas Alfian.

Diapun mendesak, Bupati Pidie bersama lembaga DPR agar membatalkan anggaran kegiatan pembangunan gedung MPP untuk kemudian dialihkan untuk pembangunan jalan yang rusak.

“Gedung baru dapat ditunda dengan mengefektifkan bagunan gedung yang telah ada. Tetaapi kalau jalan rusak tidak bisa ditunda karena menjadi kebutuhan dasar warga sehari hari,” ungkapnya.

Editor Hendro Saky