Menkes : Aneh, Gaji Dokter Ada yang Miliaran, Ada yang Seperti Tukang Parkir

POPULARITAS.COM – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyoroti kesenjangan pendapatan dokter di Indonesia. Budi menyampaikan gaji dokter bervariasi, ada yang mendapat miliaran rupiah per bulan, tetapi ada juga yang hanya ratusan ribu.

“Saya enggak enak menyampaikan di Jakarta sendiri pasti Bapak Ibu tahulah. Ada yang dapatnya, order-nya sebulan miliaran, ada yang dapatnya sebulan ya kita sering dengar itu seperti tukang parkir yang ratusan ribu,” kata Budi di Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Bagi Menkes RI, kesenjangan gaji dokter sangat besar.

“Ini adalah salah satu bidang di mana gap-nya tinggi sekali. Mungkin bisa ribuan kali antara yang paling atas dan paling bawah,” ujarnya.

Menurut Budi, ketimpangan ini harus dibenahi. Ia pun mencontohkan pendapatan dokter spesialis yang sama bisa berbeda jika ditempatkan di lokasi berbeda. “Saya menyadari, ya pasti biar gimana pun teman-teman dokter spesialis yang sama, lulusannya sama, dapat gap gini kan pasti akan sedih kan, ‘kok teman saya di sana bisa dapat Rp80 juta, saya Rp3 juta. Ada dokter gigi di Indragiri Riau, Rp1 juta, di Cianjur Jawa Barat Rp30 juta tunjangannya’,” ucap Menkes.

Budi juga menyoroti soal adanya dokter lama yang memegang banyak surat izin praktik (SIP) di berbagai fasilitas kesehatan. Hal ini juga berpotensi membuat dokter baru tidak bisa masuk ke fasilitas kesehatan tertentu karena sudah dipenuhi dokter lama.

“Itu sebabnya kan ada dokter yang SIP-nya tiga, ada dokter muda mau masuk enggak bisa karena SIP-nya sudah terisi oleh dokter-dokter yang lama. Padahal dokter-dokter yang lama itu mungkin kerjanya enggak penuh di rumah sakit dan itu mendapatkan hasil penghasilannya mungkin 3.000 kali lipat dibandingkan dokter baru yang mau masuk,” jelasnya.

Oleh karena itu, hal ini harus dikoordinasikan dengan lembaga terkait lain karena tidak semua kewenangan soal gaji dan tunjangan dokter ada di Kementerian Kesehatan.

“Dan itu yang pelan-pelan harus kita tata. Memang unfortunately tidak semuanya wewenangnya ada di Kementerian Kesehatan,” tuturnya.

Editor Redaksi