BANDA ACEH (popularitas.com) – Pro-kontra tentang pasal poligami di dalam Rancangan Qanun (Raqan) Hukum Keluarga yang sedang digodok Pemerintah Aceh dan DPR Aceh mendapat reaksi dari berbagai kalangan.
Mayoritas qanun itu ditentang oleh LSM yang fokus pada isu gender di Aceh. Padahal, pihak legislatif belum melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), tapi desakan penghapusan pasal yang mengatur poligami terus disuarakan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif, mengaku belum dapat memutuskan apakah rancangan qanun itu akan disahkan atau tidak. Hasilnya, kata dia, akan diputuskan setelah RDPU dilaksanakan pada 1 Agustus 2019 mendatang.
“Ini belum pasti akan kita sahkan, kalau qanun itu banyak mendapat manfaat di masyarakat, kita sahkan, tapi kalau membawa mudharat kita tidak sahkan,” katanya saat menjadi narasumber pada diskusi publik bertema “Wacana Qanun Poligami di Aceh”.
Diskusi tersebut digelar Pusat Klinik Hukum Fakultas Syar’iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry di kantin fakultas setempat, Rabu, 10 Juli 2019.
Musannif menjelaskan, dimasukkannya pasal tentang poligami dalam Raqan Hukum Keluarga karena pemerintah memiliki data berdasarkan kajian akademik, bahwa saat ini marak terjadi nikah siri dan angka kasus perceraian. Kasus tersebut diketahui kian meningkat setiap tahunnya di Aceh.
“Naskah akademik pembuatan qanun itu disusun oleh Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Setelah draft-nya selesai, baru diserahkan ke DPR Aceh. Tinggi sekali angka nikah siri di Aceh, bahkan berdasarkan data dari Ketua Mahkamah Syar’iyah, angka perceraian di Aceh di atas rata-rata nasional,” paparnya.
Qanun Hukum Keluarga yang menuai polemik itu memuat 200 pasal. Akan tetapi, bab tentang poligami menimbulkan pro dan kontra panjang di masyarakat. (ASM)
