Home News Pemko Banda Aceh kutip lapak pedagang takjil Rp5 ribu per hari, Kadis Koperasi dan UMKM : Jika ada pungutan liar silahkan lapor
News

Pemko Banda Aceh kutip lapak pedagang takjil Rp5 ribu per hari, Kadis Koperasi dan UMKM : Jika ada pungutan liar silahkan lapor

Share
Pemko Banda Aceh kutip lapak pedagang takjil Rp5 ribu per hari, Kadis Koperasi dan UMKM : Jika ada pungutan liar silahkan lapor
Masyarakat Banda Aceh saat membeli takjil untuk berbuka puasa. FOTO : popularitas.com/Fauzan
Share

POPULARITAS.COM – Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kota Banda Aceh, Samsul Bahri menegaskan bahwa pengutipan dana hingga ratusan ribu rupiah kepada para pedagang kuliner di kawasan Kampung Baru adalah pungutan pembohong.

Seyogyanya, kata dia, pungutan bagi pedagang kaki lima (PKL) dilakukan oleh petugas menggunakan tiket retribusi resmi. “Kalau ada pungutan tanpa tiket retribusi, itu di luar pungutan resmi alias pungutan pembohong,” kata Samsul Bahri di Banda Aceh, Selasa (4/3/2025).

Menurut Samsul, kutipan ilegal tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika itu benar-benar terjadi di lapangan, dia memastikan itu pungutan pembohong. Untuk itu, dia meminta masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

Masih menurut Samsul, terkait retribusi bagi PKL, berpegang pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh nomor 1 tahun 2022.  “Di situ diatur dengan jelas mengenai tarif retribusi bagi PKL, yakni Rp 5.000 per lapak per hari,” ujarnya.

Khusus untuk PKL di kawasan Kampung Baru (eks Bioskop Garuda) diperkuat lagi dengan SK Wali Kota Banda Aceh nomor 53 tahun 2025 tentang penetapan lokasi sementara penjualan daging meugang dan kuliner Ramadhan 1446 H.

Selain itu, Samsul menyebutkan PKL yang telah ditetapkan tarif retribusi sesuai aturan yang berlaku melalui BLUD UPTD Pasar mengutip biaya retribusi Rp 5 ribu, bukan ratusan ribu. b“Dan petugas juga memberikan bukti berupa tiket pembayaran resmi kepada para pedagang,” ujarnya.

Atas hal pungutan pembohong tersebut, ia pun kembali mengimbau masyarakat terutama para PKL untuk dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang. “Karena tentu saja hal ini sangat merugikan masyarakat, terlebih pungutan pembohong termasuk ke dalam tindak pidana atau melawan hukum,” pungkasnya.

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
News

BPK RI beri WTP ke-11 untuk Pemkab Pidie

POPULARITAS.COM – Pemkab Pidie raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas  laporan...

News

Terima WTP dari BPK RI, Bupati Abdya : Bukti tata kelola keuangan transparan

POPULARITAS.COM – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menorehkan prestasi membanggakan...

InternasionalNews

Demo Guru di Meksiko Jelang Piala Dunia: Urusan Kami Lebih Penting dari Sepak Bola

POPULARITAS.COM – Jelang dimulainya Piala Dunia 2026, situasi di ibu kota Meksiko...

News

BMKG: Aceh Masih Berpotensi Dilanda Hujan Lebat hingga Angin Kencang

POPULARITAS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I...

Exit mobile version