Potensi Ekspor Nilam Aceh Capai 150 Juta US Dollar

BANDA ACEH (popularitas.com) – Kepala BI Aceh, Zainal Arifin Lubis mengatakan, Aceh memiliki sejumlah potensi produk unggulan untuk dapat diekspor, seperti kopi arabica, rotan, ikan, dan atsiri, khususnya minyak nilam dan berbagai produk turunannya.

Zainal Arifin Lubis menerangkan, jika produk nilam dapat diolah lebih lanjut dengan menghasilkan ragam produk turunan, potensi ekspornya bisa mencapai 150 juta US Dolar.

Sebab itu, sambungnya, pihaknya telah merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh, melalui prioritas pengembangan komoditas unggulan tersebut kepada pemerintah melalui strategi pengembangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir atau Integrated Downstream Upstream Business (IDUB).

Selain minyak nilam, potensi lain yang juga sangat besar dimiliki Aceh adalah komoditas unggulan yang memiliki subsitusi impor, yakni beras. “Potensi beras di Aceh juga cukup besar, capai surplus 1 juta ton pertahunnya,” jelasnya, Senin (29/6/2020).

Namun, terangnya kemudian, potensi besar yang dimiliki provinsi ini, belum diberdayakan secara optimal, sehingga peran ekspor dalam mendorong perekonomian Aceh masih rendah.

Jika berkaca pada sejarah, Aceh pernah sebagai pusat perdagangan internasional, dan sektor ini sebagai penyokong utama perekomian daerah. Walaupun demikian, pihaknya optimis, pengembangan ekspor provinsi berjuluk serambi mekkah ini dapat ditingkatkan kedepannya. Yakni dengan cara menetapkan starategi bisnis yang tepat, dan didukung kolaborasi yang baik semua pemangku kepentinga, baik dipusat, maupun di daerah.

Strategi bisnis yang dapat ditempuh oleh pemerintah Aceh tersebut, dapat didasarkan pada keunggulan komparatif sumber daya alam, serta otonomi khusus yang dimiliki Aceh yang memberikan keleluasaan bagi daerah ini untuk mengembangkan perekonomiannya.

Melalui strategi ini, pengembangan ekspor Aceh difokuskan pada sektor pertanian, perikanan dan pariwisata, yang didukung oleh pengalokasian anggaran pengembangan komoditi ekspor yang terintegrasi antara porvinsi dan kota/kabupaten serta antar dinas terkait, penguatan supply chain industri dan digitalisasi, serta pembiayaan yang memadai terutama dengan skema musyarokah dan mudharobah. (sky)