POPULARITAS.COM – Potensi minyak bumi dan gas di Aceh, kini jadi lirikan para investor global. Kondisi tersebut, jadi sinyal positif tentang masa depan ekonomi Aceh. Saat ini saja, tiga perusahaan asing telah mengajukan surat minta untuk mengelola wilayah kerja migas di provinsi ujung barat Sumatra tersebut.
Ramainya para investor asing masuk ke arena investasi migas di Aceh, bukti iklim berusaha di daerah ini membaik. Kinerja Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai regulator, tunjukkan keberpihakannya pada kepastian dan jaminan keamanan berinvestasi di daerah ini.
Tiga perusahaan global, yakni Japex dan Jogmex dari Jepang, serta Barakah Petroleum dari Malaysia, adalah korporasi kelas dunia. Keinginan mereka berinvestasi di sektor migas di Aceh, jadi sangat penting sebagai bukti bahwa, jaminan dan kenyamanan berusaha di wilayah ini telah diakui dunia.
Semasa kepimpinan Nasri Djalal gawangi BPMA, iklim investasi di sektor migas alami pertumbuhan positif. Berbagai kemudahan regulasi, promosi, dan juga diplomasi dilakukan pria lulusan USK Banda Aceh itu, untuk genjot produktivitas minyak bumi dan gas di daerah itu.
Indikatornya jelas terlihat. Jika sebelumnya, terminasi sejumlah wilayah kerja (WK) Migas, sebabkan geliat usaha sektor itu alami perlambatan.
Lonjakan minat investasi para pemain migas dunia, kini telah tampak. Hal itu ditandai dengan surat pernyataan minat para investor itu terhadap sejumlah blok-blok strategis di provinsi itu.
Kepala BPMA Nasri Djalal menjelaskan, pihaknya secara official telah terima surat resmi dari tiga calon investor. Mereka mengajukan permintaan untuk kelola blok yang sebelum terminasi. “Iya, sudah ada masuk investor mau kelola migas di Aceh. Japex, Jogmex dan satu dari Malaysia,” katanya, Rabu 15 April 2026.
Ia menegaskan, ketertarikan ini bukan sekadar angka, melainkan mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap potensi energi Aceh.
“Ini menunjukkan bahwa potensi migas Aceh masih sangat menjanjikan dan mulai kembali dipercaya oleh investor, baik dari dalam maupun luar negeri,” katanya.
Masuknya tiga perusahaan tersebut menghadirkan kombinasi kekuatan global dan lokal. Untuk Wilayah Andaman III, yang sebelumnya dikelola Repsol, kini diminati konsorsium Jepang yang terdiri dari Japex dan Jogmec.
Sementara itu, Wilayah Lhokseumawe (eks Zaratex) menarik perhatian kolaborasi antara PT Energi Hijau Biru dan Barakah Petroleum yang akan melakukan joint study.
“Joint study ini menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum masuk ke tahap kontrak kerja sama. Kita lihat keseriusan investor untuk mengkaji potensi yang ada,” ujar Nasri.
Adapun WK South Block A (eks KRX) diajukan oleh PT Pembangunan Aceh (PEMA) untuk menjadi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) baru
“Keterlibatan BUMD seperti PEMA juga menjadi hal yang positif, karena ini menunjukkan peran daerah dalam mengelola sumber daya alamnya semakin kuat,” tambahnya.
Nasri menilai, masuknya investor dari berbagai latar belakang ini merupakan indikator meningkatnya kepercayaan terhadap iklim investasi migas Aceh yang selama ini dikenal memiliki potensi besar namun menghadapi berbagai tantangan.
“Alhamdulillah, dalam satu tahun terakhir BPMA mendapatkan kepercayaan dari investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Aceh,” katanya lagi.
Ia pun optimistis proses yang sedang berjalan akan segera berujung pada kerja sama konkret. “Apabila berjalan lancar, insya Allah BPMA akan mendapatkan tiga KKKS baru,” ujarnya optimistis.
“Ini tentu akan berdampak pada peningkatan aktivitas eksplorasi dan produksi migas di Aceh ke depan,” lanjut Nasri.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu pusat pertumbuhan energi nasional, sekaligus mendukung agenda Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mewujudkan ketahanan energi.
“Komitmen kami jelas, BPMA akan terus mendorong percepatan eksplorasi dan pengembangan migas serta memastikan kemudahan investasi bagi para pelaku usaha,” tegasnya.
“Kami juga memastikan bahwa seluruh program berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan energi nasional,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kedua calon investor tersebut dijadwalkan akan memaparkan rencana pengelolaan blok migas kepada BPMA pada pekan kedua April 2026. Presentasi ini menjadi tahap penting sebelum masuk ke proses negosiasi lanjutan hingga penandatanganan kontrak kerja sama.
Di sisi lain, BPMA juga mencatat capaian strategis melalui pengembalian hak pengelolaan Blok South Block A (SBA), yang sebelumnya tidak sempat ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan langsung berstatus open area.
“Kini sudah kami kembalikan sesuai aturan. BUMD sudah menyatakan berminat,” ungkap Nasri.
Salah satu BUMD yang berpotensi mengelola blok tersebut adalah PT Pembangunan Aceh. Namun demikian, pengelolaan tetap harus memenuhi sejumlah ketentuan, seperti adanya penawaran resmi kepada BUMD, pernyataan minat, serta rekomendasi dari gubernur Aceh.
Blok Migas SBA Kembali ke Aceh, Kini Dikelola oleh PEMA
Wilayah Kerja (WK) South Block Aceh (SBA) akhirnya kembali menjadi bagian dari pengelolaan migas Aceh setelah melalui proses panjang yang melibatkan berbagai pihak.
Blok yang sebelumnya sempat tergabung dalam WK Meuseuraya itu kini resmi berdiri sendiri dan diproyeksikan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Pembangunan Aceh (PEMA).
Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, mengungkapkan bahwa proses pengembalian WK SBA tidak berlangsung singkat. Ia menyebut, pihaknya harus melalui serangkaian diskusi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), guna memastikan proses tersebut berjalan sesuai regulasi.
“Proses ini tidak instan. Hampir berbulan-bulan kami melakukan pembahasan, menyampaikan argumentasi, dan memastikan bahwa semua tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Nasri.
Menurutnya, titik terang dari upaya tersebut terjadi pada 25 Maret 2026, ketika Kementerian ESDM secara resmi menetapkan WK SBA sebagai wilayah kerja tersendiri, terpisah dari Blok Meuseuraya.
“Alhamdulillah, WK SBA akhirnya ditetapkan kembali sebagai wilayah kerja mandiri. Ini menjadi langkah penting dalam pengelolaan migas di Aceh ke depan,” katanya.
Nasri menjelaskan, sebelumnya WK SBA merupakan wilayah yang dikelola oleh PT Rencong Elang Energy dan berakhir masa kontraknya pada 2023. Setelah terminasi, wilayah tersebut sempat dikategorikan sebagai open area dan kemudian digabungkan ke dalam WK Meuseuraya bersama blok lainnya.
“Setelah kontraknya berakhir, wilayah ini sempat masuk dalam skema open area. Dalam prosesnya, kemudian digabungkan ke Meuseuraya. Namun, seiring perkembangan, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali keputusan tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam perkembangannya, PEMA sebagai BUMD Aceh menyatakan minat untuk mengelola WK SBA. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong BPMA untuk mengupayakan pemisahan kembali wilayah tersebut agar dapat dikelola sesuai ketentuan.
“Ketika ada minat dari BUMD, tentu ini menjadi peluang yang harus difasilitasi. Kami melihat bahwa PEMA memiliki posisi strategis untuk ambil bagian dalam pengelolaan ini,” ujar Nasri.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa BPMA berupaya menjalankan perannya sebagai regulator dengan memastikan setiap proses pengelolaan migas tetap mengacu pada regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015.
“Kami memastikan bahwa mekanisme yang berjalan tetap berada dalam koridor aturan. BUMD memiliki ruang untuk berpartisipasi, dan itu yang coba kami dorong,” katanya.
Saat ini, BPMA dan PEMA telah melakukan pertemuan awal untuk membahas langkah lanjutan terkait pengelolaan WK SBA. Proses tersebut mencakup pembahasan teknis maupun administratif sebelum kegiatan eksplorasi dan pengembangan dapat dilakukan secara penuh.
“Pertemuan awal sudah dilakukan. Ke depan tentu akan ada tahapan lanjutan, baik dari sisi administrasi maupun teknis. Ini bagian dari proses yang harus dilalui,” jelas Nasri.
Ia juga menyampaikan bahwa WK SBA memiliki potensi migas yang cukup menjanjikan, meskipun masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan besaran cadangan secara pasti.
“Kita melihat ada potensi di wilayah ini. Namun tentu perlu kajian lebih mendalam agar pengelolaannya bisa optimal,” ujarnya.
Selain itu, Nasri menilai keterlibatan BUMD dalam pengelolaan WK SBA diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Harapannya, ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi Aceh secara keseluruhan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, di mana daerah juga didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alamnya. “Kami tetap berkomitmen mendukung program pemerintah pusat dalam penguatan ketahanan energi. Di sisi lain, daerah juga diharapkan bisa mengambil peran secara optimal,” pungkasnya. (Adv)
Leave a comment