POPULARITAS.COM – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Akbar Himawan Buchari, menyinggung perbincangannya dengan Sekda Aceh, M Nasir, mengenai kondisi keuangan Aceh. Kebijakan pusat yang memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) menyebabkan APBA berpotensi hilang sekitar Rp 1 triliun.
“Saya bilang, tenang Pak Sekda, semua masalah ada jalan keluarnya. koordinasi dengan Pak Saifan (Ketua BPD HIPMI Aceh), kita datangkan investasi sebesar-besarnya untuk datang ke Aceh,” ungkap Akbar saat melantik Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh periode 2025-2028 yang berlangsung khidmat di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Minggu (2/11/2025) malam.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Akbar Himawan Buchari, disaksikan oleh Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, serta berbagai tokoh penting dari dunia usaha dan pemerintahan Aceh.
Sekda Aceh, M Nasir, dalam sambutannya menegaskan bahwa HIPMI memiliki peran vital sebagai pilar Private Sector yang selama ini belum bekerja optimal dalam sistem Good Governance Aceh.
M Nasir menyoroti bahwa pembangunan di Aceh saat ini baru ditopang oleh dua pilar Good Governance, yaitu government (pemerintah) dan civil society (masyarakat sipil), sementara pilar ketiga, private sector (sektor swasta/pengusaha), masih lemah.
“Hari ini, sistem good governance ini belum berjalan. Yang ada baru government dan civil society. Private sector-nya belum optimal di Aceh. Pabrik bisa kita hitung dengan jari, usaha skala besar sangat sedikit,” ujar M Nasir.
Dengan melihat fakta ada 162 kepengurusan BPD HIPMI Aceh yang baru dilantik, M Nasir berharap organisasi ini menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi.
“Jika 162 anggota HIPMI ini semuanya menjadi pengusaha andal, saya yakin Aceh akan menjadi wilayah yang sangat maju,” tegasnya.
Sekda Aceh juga memaparkan kondisi ekonomi Aceh yang memprihatinkan, dengan stigma sebagai provinsi termiskin di Sumatera dan peringkat nomor 10 secara nasional (angka kemiskinan 12,33% dan pertumbuhan ekonomi 4,82%).
Tantangan diperparah oleh pemotongan anggaran yang signifikan. “Tahun kemarin kita dipotong Rp 500 miliar lebih. Tahun ini hampir Rp 1 triliun. Dan ini cukup mengganggu fondasi penyelenggaraan pemerintah kita,” ujarnya.
Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa Pemerintahan Aceh saat ini memiliki target ambisius dari Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun 2029, angka kemiskinan wajib turun menjadi 6,7 persen dan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,4 persen.
“Kami yakin dengan hadirnya HIPMI, dengan kolaborasi antara HIPMI dan Pemerintah Aceh ke depan, kita bisa menghadapi segala tantangan ini bersama-sama,” pungkasnya.
Menyikapi hal itu, Akbar mengatakan, untuk mengimbangi tantangan fiskal tersebut, BPP HIPMI berkomitmen kuat menjadikan Aceh prioritas utama investasi. Langkah ini untuk menyeimbangkan defisit yang mungkin timbul akibat pemotongan anggaran daerah dari pusat
Leave a comment