POPULARITAS.COM – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara resmi menetapkan masa Transisi Darurat menuju Pemulihan pascabencana banjir selama satu bulan, terhitung mulai 6 Januari hingga 5 Februari 2026. Pentetapan ini diambil setelah masa Tanggap Darurat dinyatakan berakhir pada Senin, (5/1/2025).
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Evaluasi Penanganan Bencana Banjir yang dipimpin langsung Bupati Aceh Utara dan dihadiri BNPB Pusat, DPRK, Forkopimda, jajaran OPD, serta para camat wilayah terdampak.
Memasuki fase transisi ini, Pemkab Aceh Utara mengalihkan fokus dari penanganan darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi
Plt Sekda Aceh Utara, Jamaluddin menyampaikan saat ini pemerintah sedang fokus menyiapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Kami meminta seluruh OPD bekerja cepat agar dokumen R3P segera rampung sebagai cetakan pemulihan ke depan,” kata Jamaluddin.
Dari sisi lapangan, TNI dan Polri memastikan akses transportasi di seluruh lokasi terdampak kini sudah kembali normal. Selain pembersihan sarana umum, juga telah menyiagakan titik air bersih bagi warga.
Perwakilan BNPB Pusat, Brigjen (Pur) Herman dan Kolonel Hery, menyatakan akan terus mendukung kebutuhan logistik dan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) untuk masa transisi ini. Fokus utama ke depan adalah memastikan warga di pengungsian segera mendapatkan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).
Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil atau Ayahwa, menekankan pentingnya akurasi data kerusakan rumah (kategori rusak berat, sedang, dan ringan) agar bantuan dari pusat tepat sasaran. Dia juga meminta para Camat untuk melakukan jemput bola terhadap data yang belum masuk
“Besok, 6 Januari 2026, beberapa Menteri dijadwalkan hadir di Aceh Utara untuk menenangkan situasi. Selain itu, kami juga tengah mempersiapkan rencana kunjungan Bapak Presiden dalam rangka pembangunan Huntara dan Huntap, pungkasnya
Leave a comment