Terancam jadi Pengangguran, Tenaga Kontrak di Banda Aceh Minta Diusul Jadi P3K Paruh Waktu

POPULARITAS.COM – Puluhan tenaga kontrak mendatangi Balai Kota Banda Aceh untuk menanyakan kepastian nasib mereka di hadapan Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal. Mereka mendesak pemerintah kota agar segera mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.

“Sudah 20 tahun kami mengabdi, tapi bukannya mendapat apresiasi, malah dikit-dikit kami disingkirkan. Kami hanya minta diusulkan jadi P3K paruh waktu, walaupun penggajiannya tetap setara tenaga kontrak,” kata Helmiza, seorang tenaga kontrak di Banda Aceh, saat ditemui oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, Jumat, (22/82025).

Helmiza mengaku selama lebih dari 20 tahun mengabdi, mereka justru merasa semakin terpinggirkan. Dia bahkan mengatakan sistem rekrutmen P3K selama ini tidak berpihak pada tenaga kontrak lama.

Helmiza mengaku bersama puluhan rekannya yang bernasib sama tak mempermasalahkan bila digaji kontrak, asalkan masih bisa tetap bekerja.

“Kami sudah berembuk, boleh saja digaji dengan kontrak seperti semula, asal jangan dirumahkan. Yang kami harapkan adalah diusulkan menjadi P3K paruh waktu,” ujarnya.

Pasalnya, tenggat waktu penutupan usulan P3K paruh waktu daerah akan berakhir pada 25 Agustus 2025, tapi hingga kini portal BKN untuk Kota Banda Aceh masih kosong.

Meski demikian, dia menegaskan, permintaan ini bukan hanya tuntutan, melainkan harapan agar pengabdian panjang mereka diakui pemerintah.

Dihadapan para pekerja non ASN, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu ke pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Illiza saat menerima puluhan perwakilan Tenaga Non ASN atau pegawai kontrak yang belum tertampung dalam seleksi PPPK tahap 1 dan 2 di lingkungan Pemko Banda Aceh, Jumat, 22 Agustus 2025, di balai kota.

Ia memahami betul kegelisahan pegawai kontrak yang selama ini belum bisa diangkat menjadi ASN dan belum ada kepastian terkait statusnya. “Saya juga merasa sangat sedih kalau tidak bisa memberikan dampak manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, apalagi ada yang sudah mengabdi 15, 17, atau 20 tahun. Dan itu bukan waktu yang singkat.”

Hanya saja, sebut Illiza, di satu sisi Banda Aceh saat ini punya persoalan besar, yakni ketidakmampuan anggaran, “Tapi di sisi lain, saya juga ingin Bapak Ibu itu tetap ada di sini karena kami juga butuh Bapak Ibu sekalian,” ujar Illiza.

Oleh sebab itu, ia berharap kesabaran para pegawai kontrak mengingat dirinya telah kembali bersurat kepada pemerintah pusat agar memberikan jalan keluar bagi persoalan ini. “Selama ini Kepala BKPSDM, Pak Asisten, Inspektur, terus bolak-balik Jakarta terkait PPPK.

“Dan saya sendiri juga sudah bertemu langsung dengan Ibu MenPANRB untuk meminta arahan apa yang harus saya lakukan karena saya ditinggalkan sejumlah persoalan-persoalan kota yang memang harus dihadapi,” ujarnya

Masih menurut Illiza, selain Banda Aceh, masih banyak daerah lain yang juga mengalami persoalan yang sama. “Mungkin ada kota yang lebih kecil tapi bisa menyelesaikan persoalan PPPK karena mereka tidak punya utang, punya cukup anggaran. Sementara kita ini kan akan terjadi akumulasi-akumulasi (utang) jika dipaksakan,” ujarnya.

Illiza menegaskan akan menandatangani SK PPPK paruh waktu, jika pemerintah pusat memberikan keringanan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.