POPULARITAS.COM – Tokoh pendiri Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Suprijal Yusuf menyesalkan keterlambatan pembayaran gaji ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjadi pada awal tahun ini.
“Biasanya, gaji PNS setiap pergantian tahun paling lambat diterima pada tanggal 5. Kali ini, mereka terpaksa menunggu hampir tiga minggu, ini keterlambatan yang belum pernah terjadi,” ujar Suprijal Yusuf kepada Popularitas.com, Jumat (23/1/2026).
Ia menilai keterlambatan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara.
“Jadi, jangan salahkan jika kinerja PNS dinilai menurun, sementara hak mereka tidak diperhatikan,” kata Suprijal yang juga dikenal sebagai mantan wartawan senior di Abdya ini.
Menurutnya, PNS setiap hari dituntut bekerja penuh dari pukul 07.30 hingga 17.00 WIB dengan tingkat disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Namun di saat yang sama, hak paling mendasar mereka justru diabaikan akibat keterlambatan pembayaran gaji.
“Di tengah beban kerja yang menyita hampir seluruh waktu, PNS tidak memiliki ruang untuk mencari tambahan penghasilan. Sementara kewajiban hidup terus berjalan, mulai dari biaya pendidikan anak, baik sekolah hingga perguruan tinggi, sampai kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa ditunda,” tegas mantan pejabat BPKS Sabang tersebut.
Suprijal menegaskan, selama hampir 24 tahun Kabupaten Abdya berdiri sejak mekar dari Kabupaten Aceh Selatan, keterlambatan pembayaran gaji PNS seperti ini belum pernah terjadi.
Ia menyebut, kondisi tersebut sebagai sinyal kuat adanya kegagalan dalam tata kelola keuangan daerah.
“Ini ada apa? Selama ini keterlambatan paling lama hanya lima hari atau seminggu. Namun, sejak dua tahun terakhir, bisa lebih dari dua pekan, ini jelas ada yang tidak beres, bahkan menandakan kegagalan dalam tata kelola keuangan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, keterlambatan gaji PNS tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata, karena menyangkut hak dasar dan keberlangsungan hidup aparatur negara.
“Ini bentuk kelalaian, bupati harus, mengevaluasi serius kabinetnya,” pintanya.
Untuk itu, ia meminta pemerintah tidak berlindung di balik alasan administratif.
“Pemerintah dalam hal ini Bupati, harus tampil ke publik untuk menjelaskan secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus memastikan kegagalan serupa tidak kembali terulang,” tandasnya.
Atas kondisi tersebut, Suprijal mendesak Bupati Abdya selaku pimpinan daerah untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para PNS yang terdampak keterlambatan gaji.
“Ini mencederai kepercayaan dan menodai integritas pemerintah. Untuk itu, Bupati harus berani meminta maaf, mengambil tanggung jawab penuh, dan memastikan hak PNS menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan lagi,” pungkasnya
Leave a comment